“Pemekaran harus menjawab kebutuhan nyata puskesmas dan rumah sakit yang berfungsi, sekolah berkualitas, transportasi yang lancar, harga barang terkendali, dan pemerintahan yang hadir sampai ke pulau-pulau,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar proses menuju pembentukan Papua Utara dijalankan secara tertib, bermartabat, dan menghormati masyarakat adat. Aspirasi rakyat Saireri tidak boleh dipermainkan, ditarik-ulur, atau dijadikan bahan transaksi politik.
BTM turut meminta pemerintah provinsi induk bersikap dewasa dalam menyikapi rencana pemekaran tersebut. “Ini bukan soal siapa kehilangan wilayah, tetapi soal hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan pembangunan yang lebih adil,” katanya.
PDI Perjuangan Papua, kata BTM, siap berdiri di garis depan untuk mengawal aspirasi pembentukan Papua Utara agar benar-benar membawa perubahan nyata.
“Rakyat Saireri tidak butuh janji, rakyat butuh bukti. Jika pemekaran ini dilakukan dengan niat yang benar dan keberpihakan yang jelas, maka Papua Utara akan menjadi langkah besar bagi masa depan Saireri dan Papua yang lebih maju,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…
Aiptu Yunus Maturutty menjelaskan, awalnya pelaku diduga melakukan persetubuhan atau rudakpaksa terhadap korban sesuai laporan…
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey mengatakan, kasus terbaru terjadi pada 16 Desember 2025.…
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan belum mendapatkan data terakhir sudah berapa sekolah yang telah…
Ardhiana mengatakan, keempat ekor burung tersebut diangkut secara ilegal dan tidak diketahui identitas pemiliknya. Ia…
Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan…