

Guru Besar Ilmu Sosiologi Pedesaan, Uncen Prof. Dr. Avelinus Lefaan, MS, (foto: Karel/Cepos)
JAYAPURA-Seluruh masyarakat Papua merayakan hari jadi Undang-undang Otsus Jilid 2, Kamis (21/11), Guru Besar Ilmu Sosiologi Pedesaan, Uncen Prof. Avelinus Lefaan, MS, mengatakan secara rasional pelaksanaan Otsus di Tanah Papua harus diakui kehadiran atau keberadaan Otsus hingga kini belum maksimal. Masyarakat Papua belum mencapai kesejahteraan sebagaimana tujuan hadirnya UU tersebut.
Hal itu terjadi karena pemerintah belum memaksimalkan penyusunan skema rasional dari UU tersebut. Sehingga yang terjadi pengelolahan dana otsus di dalamnya tidak tertata secara baik dan masih menimbulkan berbagai persoalan yang terus muncul.
“Kita lihat selama ini uang berhamburan di daerah tapi masalah datang secara bertubi tubi. Itu artinya kita belum maksimalkan pengelolahan dana otsus ini,” ujarnya, Kamis (21/11).
Dengan memperingati hari jadi, maka ia menyarankan untuk ke depannya ada upaya merubah paradigma. Dalam hal ini jika selama ini fokus pembangunan dimulai dari kota ke kampung/desa, maka kedepannya harus dimulai dari kampung. Kemudian penggunaan anggaran harus tertata, misalnya bidang pendidikan 30 persen dari dana yang ada maka harus betul-betul digunakan untuk peningkatan SDM melalui penataan pendidikan yang baik.
Pemerintah harus melakukan skema yang jelas, dalam hal ini perlu dilakukan kajian, tentang persoalan mendasar misalnya pada bidang pendidikan. Pemerintah harus melakukan kajian pengelolahan pendidikan di Papua.
“Kita harus lihat selama ini bidang apa yang belum sama sekali tersentuh di bidang pendidikan, itu yang utama kita kerjakan, selanjutnya hal lain yang sifatnya tidak terlalu urgent,” saran Prof. Ave.
Page: 1 2
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…