Categories: BERITA UTAMA

Pj Gubernur Diingatkan Tak Lakukan Pergantian dan Pelantikan Pejabat Eselon

JAYAPURA – Dengan terpilihnya gubernur Papua pasca hasil akhir di Mahkamah Konstitusi (MK), berbagai persiapan pelan-pelan dilakukan. Dengan penetapan Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (Mariyo) juga menandakan bahwa masa kerja Pj Gubernur, Agus Fatoni dipastikan tak lama lagi.

Dari situasi ini, Pj Gubernur justru diingatkan untuk tidak lagi melakukan pergantian atau pelantikan pejabat eselon. Pasalnya jika ini dilakukan maka bisa berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan atau bahkan konflik diawal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih.

Pj Gubernur diminta tetap dengan mode kalem dan tidak terlalu menyentuh struktur birokrasi. Ini disampaikan salah satu tokoh intelektual Papua, Nason Utty yang juga sebagai tim relawan Meepago-Lapago dari Paslon Mariyo. Nason menyinggung agar hingga masa tugas Pj berakhir tak ada lagi yang dilantik atau dirubah apalagi jika akhirnya ada yang berbau titipan.

“Kami meminta kepada Pj Gubernur dan Pj Sekda agar tidak lagi melakukan pelantikan pejabat eselon, karena Pilkada Papua sudah selesai dan pasangan Gubernur serta Wakil Gubernur terpilih telah ditetapkan KPU. Saat ini tinggal menunggu jadwal pelantikan resmi,” ujar Nason Utty, di Jayapura, Sabtu (21/9).

Mantan anggota DPR Papua melihat jika diakhir-akhir masa jabatan sebagai penjabat terjadi pergantian maka nantinya justru menimbulkan pertanyaan baru dan hambatan bagi pemerintahan yang akan dipimpin oleh Mariyo. Untuk siapa yang akan menjabat pada posisi pejabat eselon disarankan untuk semua diserahkan kepada gubernur terpilih.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

3 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

4 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

5 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

6 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

7 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

8 hours ago