Sementara itu, tantangan Pilkada di Papua adanya pelanggaran Pemilu terjadi berulang dan meningkat, keterbatasan kapasitas dan integritas penyelenggara, menguatnya politik identitas, institusi, kelompok dan personal.
Lanjut Anum, media sosial cenderung digunakan untuk sentimen sara dan provokasi, indikasi keterlibatan ASN dan aparat keamanan, data dan administrasi yang masih bermasalah, money politic, partai politik yang masih transaksional dan masyarakat sipil cenderung masih mudah dimobilisasi.
“Untuk itu, kami merekomendasikan agar penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan memiliki kapasitas. Memperkuat deteksi ancaman kerawanan, analisa dan mitigasinya, netralitas ASN dan aparat keamanan, penegakan hukum yang profesional serta tahapan pemilu tepat waktu dan ketersediaan logistik Pemilu,” kata Anum.
Rekomendasi lainnya lanjut Anum adalah bagaimana memperkuat koordinasi diantara penyelenggara juga dengan pemerintah dan MRP serta meningkatkan partisipasi masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…
Ia menjelaskan, tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebutuhan belanja kepegawaian yang belum terselesaikan. Di…
Di sepanjang jalan utama menuju pelabuhan, sejumlah kendaraan datang silih berganti. Di antara suara…
Pantauan media ini, antrean panjang didominasi kaum ibu. Di bawah terik matahari, mereka datang dengan…
Langkah tegas Pemerintah Kota Jayapura tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura,…
Untuk mendata dan menjangkau ratusan anak tersebut, Dinsos memobilisasi 24 kader yang tersebar di berbagai…