Sementara itu, tantangan Pilkada di Papua adanya pelanggaran Pemilu terjadi berulang dan meningkat, keterbatasan kapasitas dan integritas penyelenggara, menguatnya politik identitas, institusi, kelompok dan personal.
Lanjut Anum, media sosial cenderung digunakan untuk sentimen sara dan provokasi, indikasi keterlibatan ASN dan aparat keamanan, data dan administrasi yang masih bermasalah, money politic, partai politik yang masih transaksional dan masyarakat sipil cenderung masih mudah dimobilisasi.
“Untuk itu, kami merekomendasikan agar penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan memiliki kapasitas. Memperkuat deteksi ancaman kerawanan, analisa dan mitigasinya, netralitas ASN dan aparat keamanan, penegakan hukum yang profesional serta tahapan pemilu tepat waktu dan ketersediaan logistik Pemilu,” kata Anum.
Rekomendasi lainnya lanjut Anum adalah bagaimana memperkuat koordinasi diantara penyelenggara juga dengan pemerintah dan MRP serta meningkatkan partisipasi masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurut Denis, tindakan penegakan hukum itu dilakukan sebagai respons atas serangkaian gangguan keamanan di jalur…
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan kondisi seperti ini memang sangat merugikan dan…
Insiden ini menarik perhatian luas setelah proses penemuan korban disiarkan secara langsung melalui media sosial…
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke kembali memberikan sanksi tegas kepada guru yang kedapatan tidak…
Sebagian dokter spesialis Rumah Sakit Daerah (RSUD) Merauke memilih mogok kerja pada Sabtu (9/5). Mereka…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Binmas Polres Jayawijaya Iptu. Zabur Esomar pencarian dimulai sejak pukul 08.20…