Raih WTP di Tengah Kasus yang Menimpa Gubernur

JAYAPURA – Di tengah persoalan yang sedang melilit Gubernur Lukas Enembe terkait dengan dugaan gratifikasi Rp 1 M. Pemerintah Provinsi Papua kembali menerima penghargaan untuk kelima kalinya secara berturut-turut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI).

Penghargaan ini diraih Pemerintah Provinsi Papua atas raihan delapan kali berturut-turut mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan.

Hasil ini pun menjadi “pukulan telak” terhadap Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut Papua mendapat disclaimer.

Adapun penghargaan tersebut diterima oleh Sekda Papua M Ridwan Rumasukun didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Papua  Nus Weya pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Tahun 2022 di Kementerian Keuangan RI, Kamis (22/9)

Apresiasi ini diberikan oleh pemerintah kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih Opini WTP atas laporan keuangan yang telah disusun, dengan kategori Penghargaan WTP Minimal 15 Kali berturut-turut, Penghargaan WTP Minimal 10 Kali Berturut-turut, Penghargaan WTP Minimal 5 Kali Berturut-turut, serta Penghargaan WTP Tahun 2021.

“Pemerintah bekerja luar biasa keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resource ini tentu kemudian harus dipertanggungjawabkan,”kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya.

Sehingga itu lanjut Sri Mulyani, dalam LKPP tahun 2021 semuanya melaporkan apa yang digunakan dan apa yang berubah dari keuangan negara yang dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Jumlah yang memperoleh WTP tahun ini mengalami peningkatan yakni pemerintah dari 500 menjadi 542 pemerintah daerah. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dan bukan suatu pencapaian yang biasa. Tentunya dengan menggunakan keuangan anggaran dengan baik dan hemat,” ucapnya.

Adapun salah satu indikator pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan adalah diperolehnya opini WTP. Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan atas raihan opini WTP untuk LKPP, LKBUN, LKKL, dan LKPD serta mendorong agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Juru Bicara Gubernur M Rifai Darus berharap dengan diraihnya opini WTP dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk dapat mewujudkan good governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (fia/wen)