Sementara Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Penyuluhan HAM, Melchior Weruin mengatakan, pihaknya akan melakukan media monitoring untuk memastikan proses persiapan hingga akhir yang dilakukan oleh penyelenggara. Termasuk sejauh mana sosialisasi yang dilakukan.
”Kita harap kejadian di tahun 2024 tidak terjadi di PSU Tahun 2025. PSU kali ini harus ramah HAM,” ucapnya. Ia juga berharap penyelenggaraan Pemilu termasuk pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan PSU, sehingga PSU di Papua berjalan baik.
”Semua mata memandang ke Papua, karena Papua satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan PSU,” ujarnya.
”Kita harap yang sedikit ini bisa dikelola dengan baik dan memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi, terutama kelompok rentan. Jangan sampai mereka (kelompok rentan) digiring dalam dua segmen yang kemudian menguat politik identitas. PSU kali ini harus ramah HAM, bisa berjalan aman dan damai hingga mendapatkan pemimpin yang demokrasi,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan hari ke enam ini…
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan satuan tugas TNI…
Menurut Abisai Rollo, tingginya angka kebakaran dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi perhatian serius semua…
Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melakukan Forum Koordinasi Strategi Percepatan Pembangunan. Pertemuan ini…