Sementara Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Penyuluhan HAM, Melchior Weruin mengatakan, pihaknya akan melakukan media monitoring untuk memastikan proses persiapan hingga akhir yang dilakukan oleh penyelenggara. Termasuk sejauh mana sosialisasi yang dilakukan.
”Kita harap kejadian di tahun 2024 tidak terjadi di PSU Tahun 2025. PSU kali ini harus ramah HAM,” ucapnya. Ia juga berharap penyelenggaraan Pemilu termasuk pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan PSU, sehingga PSU di Papua berjalan baik.
”Semua mata memandang ke Papua, karena Papua satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan PSU,” ujarnya.
”Kita harap yang sedikit ini bisa dikelola dengan baik dan memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi, terutama kelompok rentan. Jangan sampai mereka (kelompok rentan) digiring dalam dua segmen yang kemudian menguat politik identitas. PSU kali ini harus ramah HAM, bisa berjalan aman dan damai hingga mendapatkan pemimpin yang demokrasi,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai pernyataan Presiden Prabowo tersebut mencerminkan harapan rakyat…
Di sisi lain, Palestina sama sekali tidak dilibatkan dalam proses konsultasi sejak awal pembentukan Board…
Surat yang ditulis dalam bahasa Ngada itu berisi pesan agar sang ibu merelakan kepergian korban,…
“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan. Dalam pertimbangannya,…
Meski begitu, aktivitas judi online masih melibatkan sekitar 12,3 juta orang yang melakukan deposit melalui…
Artinya, aparatur negara mulai “menabung” untuk pensiun mereka sendiri melalui iuran yang dikelola secara berkelanjutan.…