Sementara Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Penyuluhan HAM, Melchior Weruin mengatakan, pihaknya akan melakukan media monitoring untuk memastikan proses persiapan hingga akhir yang dilakukan oleh penyelenggara. Termasuk sejauh mana sosialisasi yang dilakukan.
”Kita harap kejadian di tahun 2024 tidak terjadi di PSU Tahun 2025. PSU kali ini harus ramah HAM,” ucapnya. Ia juga berharap penyelenggaraan Pemilu termasuk pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan PSU, sehingga PSU di Papua berjalan baik.
”Semua mata memandang ke Papua, karena Papua satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan PSU,” ujarnya.
”Kita harap yang sedikit ini bisa dikelola dengan baik dan memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi, terutama kelompok rentan. Jangan sampai mereka (kelompok rentan) digiring dalam dua segmen yang kemudian menguat politik identitas. PSU kali ini harus ramah HAM, bisa berjalan aman dan damai hingga mendapatkan pemimpin yang demokrasi,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Tim Sapu Bersih Penyalahgunaan Migas Provinsi Papua menemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi…
Persipura bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Mutiara Hitam sebelumnya menjadi salah satu kandidat…
Pembatasan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026…
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Kominfo Provinsi Papua, Thomas Sibi, menjelaskan bahwa…
Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan pertanahan yang terjadi di Papua, termasuk perkembangan penanganan…
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Linus Pasarang, yang membuka kegiatan menegaskan pentingnya penguatan…