Sementara Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Penyuluhan HAM, Melchior Weruin mengatakan, pihaknya akan melakukan media monitoring untuk memastikan proses persiapan hingga akhir yang dilakukan oleh penyelenggara. Termasuk sejauh mana sosialisasi yang dilakukan.
”Kita harap kejadian di tahun 2024 tidak terjadi di PSU Tahun 2025. PSU kali ini harus ramah HAM,” ucapnya. Ia juga berharap penyelenggaraan Pemilu termasuk pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan PSU, sehingga PSU di Papua berjalan baik.
”Semua mata memandang ke Papua, karena Papua satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan PSU,” ujarnya.
”Kita harap yang sedikit ini bisa dikelola dengan baik dan memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi, terutama kelompok rentan. Jangan sampai mereka (kelompok rentan) digiring dalam dua segmen yang kemudian menguat politik identitas. PSU kali ini harus ramah HAM, bisa berjalan aman dan damai hingga mendapatkan pemimpin yang demokrasi,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes., mengatakan data tersebut mencakup warga yang mendapat pelayanan kesehatan, baik…
Ribuan objek yang berhasil dipulangkan mencakup, sekitar 1.000 unit artefak kehidupan sehari-hari dan ritual,…
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, tenaga kesehatan, TNI-Polri, serta masyarakat yang bergerak menangani…
Aksi pembakaran ban dan penutupan jalan dengan batang kayu ini dilakukan sebagai bentuk protes keras…
Rama mengatakan BGN akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG menyusul dua kejadian dugaan keracunan…
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan…