Kecam Pembantaian Warga Sipil, JDP dan ALDP Usulkan Dialog

JAYAPURA-Jaringan Damai Papua (JDP) sebagai lembaga yang getol menyuarakan kedamaian di tanah Papua, turut angkat bicara soal peristiwa pilu pembantaian yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Kabupaten Nduga, Sabtu (16/7) lalu.

Juru Bicara JDP, Yan Warinussy, JDP menyatakan sikap keprihatinan ini sekaligus mengecam aksi brutal terhadap warga sipil. Eksistensi dan eskalasi pergerakan KKB yang disebut telah berlangsung lebih dari 50 tahun itu, terus meningkat dan malah menyasar warga sipil.

“Konflik yang akhir-akhir ini terjadi, justru sasarannya bukan lagi kombatan dengan TNI-Polri , namun sudah menyasar warga sipil. Kami dari Jaringan Damai Papua menyampaikan keprihatinan sekaligus menyesalkan perbuatan keji itu,”ucap Yan Warinussy melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Kamis (21/7).

Menurutnya, warga sipil sesuai piagam PBB tidak boleh dijadikan sasaran perang atau konflik yang terjadi antara kombatan dengan aparat negara. Warga sipil hendaknya dilindungi bukan lantas dijadikan sasaran aksi.

“Karena mengorbankan rakyat sipil dengan alasan apapun itu tidak bisa diterima di dunia ini. Kenapa, karena rakyat kecil itu pasti tidak bersenjata. Oleh karena dia tidak akan melakukan perlawanan,”katanya.

Sementara terkait tuduhan KKB bahwa para korban adalah aparat keamanan yang menyamar/intelijen, hal tersebut harus dibuktikan dengan benar, bukan lantas serta merta melakukan aksi brutal tanpa verifikasi.

“Jadi kalau ada  tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh KKB itu menurut kita, tuduhan- tuduhan itu harus diversifikasi. Bahkan dibuktikan apa benar mereka ini benar aparat yang kemudian memata-matai dan segala macam. Itu susah tapi apapun alasannya untuk rakyat kecil itu tidak bisa diterima oleh siapapun, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia juga tidak bisa menerima itu. Apapun tudingannya jika korbannya itu adalah warga sipil tidak dibenarkan,”tegasnya.

JDP juga menyoroti maraknya kasus penjualan amunisi dan senjata api oleh oknum aparat. Yan Warinussy menyebut penegakan hukum terhadap para pelaku harus tegas dilakukan.

“Harus ada upaya dipihak TNI-Polri sendiri, untuk bagaimana caranya dia menghambat dan mencegah supaya amunisi itu tidak boleh keluar untuk dijual bebas kepada KKB demikian juga dengan senjata api,”jelasnya.

Hal senada disampaikan Direktur Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) Anum Siregar.  Pihaknya juga prihatin dengan kasus pembunuhan terhadap warga sipil. Dia juga sepakat dialog menjadi solusi penyelesaian konflik yang terjadi.

“Masyarakat sipil harus dilindungi, dari berbagai profesi, usia, gender dan etnis. Konflik bersenjata tidak boleh melibatkan masyarakat sipil, dan pemerintah membuka ruang dialog, supaya aksi kekerasan itu dihentikan,”kata Anum dalam wawancara bersama awak media.

Menurutnya, tidak ada pilihan lain untuk menyelesaikan konflik di Papua, pendekatan yang telah dilakukan saat ini dirasa tidak efektif, dan kekerasan terus terjadi.

“Tidak ada pilihan, masalah Papua komplek, karena sejak awal tidak diselesaikan, masalah diatas masalah, dan banyak pihak terlibat.  Penyelesaiannya tidak mudah tapi kita tidak punya pilihan,  karena pendekatan yang dilakukan saat ini tidak efektif,  semisal pemerintah membuat kebijakan ditolak kemudian terjadi resistensi dimasyarakat. Ini kita tidak punya pilihan,  karena semua pihak harus berhenti untuk melakukan kekerasan,”katanya.

“Kita  berduka dan prihatin dengan peristiwa ini. Konflik ini terus berulang, masyarakat sipil dengan berbagai etnis, profesi, usia dan kelamin menjadi korban. Kita ingin konflik ini dihentikan, dan kalau pemerintah ini benar-benar mau menyelesaikan ini   maka pemerintah harus membuka ruang dialog,”tutupnya.

Secara terpisah, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa mengatakan pihaknya akan mendukung Polda Papua mencari pelaku penembakan di Nduga.

Pangdam juga mengecam tindakan KKB dengan membantai warga sipil. “Saya sangat mengecam perbuatan itu. Karena itu adalah perbuatan yang tidak manusiawi, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” sesalnya.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan terus mendukung Polda Papua untuk mengungkap kasus ini agar pelaku dapat ditangkap dan diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

“Kami bekerja sama dengan Polda untuk terus mengidentifikasi pelakunya dan tentunya mereka harus bertanggung jawab,” katanya.

TNI dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih menurutnya akan terus mendukung langkah Polri dalam hal ini Polda Papua untuk segera menangkap pelaku.

“Kami akan terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum di wilayah Papua. Tidak peduli siapapun dia, siapapun yang melakukan tindakan pidana, sanksi hukumnya ada sesuai undang-undang. Saya tegaskan sekali lagi penegakan hukum di Papua itu menjadi prioritas,” tegasnya. (dil/oel/nat)