Ia juga mengingatkan kelompok bersenjata agar menghentikan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa, karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Komnas HAM turut menyoroti keberanian warga yang tetap melakukan aktivitas pendulangan di wilayah rawan. Menurutnya, hal ini menjadi tugas TNI-Polri dan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban secara tegas.
“Kasus penembakan terhadap penambang ilegal di tanah Papua telah terjadi berulang kali, namun aktivitas tersebut masih terus berlangsung. Sehingga muncul pertanyaan besar terkait siapa pihak yang memungkinkan mereka tetap masuk ke wilayah tersebut,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng PT Taspen (Persero) dan Bank Mandiri Taspen untuk membekali Aparatur…
Kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat, 19 Juni 2026, melibatkan sebuah truk Toyota Dyna Long bernomor…
Jujuk Rianto menjelaskan, hingga saat ini pemerintah provinsi belum dapat menghitung potensi pendapatan yang akan…
Ketua Tim Kuasa Hukum dari Ludya E Logo, Yulianto, SH, MH menyatakan Praperadilan ini dilakukan…
Kejaksaan Negeri Mimika menyita uang tunai sebesar Rp300 juta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek…
Yotam juga mengaku mengetahui pemerintah telah memiliki sertifikat atas lahan itu melalui informasi yang diperoleh…