Ia juga mengingatkan kelompok bersenjata agar menghentikan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa, karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Komnas HAM turut menyoroti keberanian warga yang tetap melakukan aktivitas pendulangan di wilayah rawan. Menurutnya, hal ini menjadi tugas TNI-Polri dan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban secara tegas.
“Kasus penembakan terhadap penambang ilegal di tanah Papua telah terjadi berulang kali, namun aktivitas tersebut masih terus berlangsung. Sehingga muncul pertanyaan besar terkait siapa pihak yang memungkinkan mereka tetap masuk ke wilayah tersebut,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Pegunungan mendorong penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau Porda guna…
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Papua, Arya Sinulingga, akan melakukan koordinasi dengan pengurus PSSI Papua…
Presiden Direktur NCK, Owen Rahadiyan, mengaku puas terhadap perkembangan permainan tim selama masa pemusatan latihan…
- Sebanyak 89 crosser akan saling adu kecepatan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Region VI,…
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…
Merespon terkait dengan kasus tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…