Kekerasan di Tanah Papua Mengarah ke Kejahatan Kemanusiaan

Rumah Solidaritas Papua menyebut sedikitnya 19 warga sipil menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, 10 orang meninggal dunia, terdiri atas lima perempuan dan satu anak. Delapan warga lainnya mengalami luka-luka, termasuk perempuan dan anak-anak. Tak hanya korban jiwa, konflik bersenjata tersebut juga memicu gelombang pengungsian besar-besaran. Sedikitnya 6.305 warga dari 11 kampung dilaporkan mengungsi akibat operasi keamanan yang berlangsung di wilayah tersebut. Kampung yang terdampak antara lain Tenoti, Makuma, Kemburu, Nilme, Aguis, Belapaga, Molu, Gelegi hingga Kimigomo.

Rumah Solidaritas Papua juga menyoroti kasus penembakan terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Yemis Yohame yang ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan sehari sebelum kunjungan Wakil Presiden RI ke Kabupaten Yahukimo pada 21 April 2026.

Menurut Emanuel Gobay, eskalasi konflik bersenjata kini meluas ke sejumlah wilayah lain seperti Kabupaten Puncak, Mamberamo Tengah, Dogiyai, hingga kawasan Tembagapura dan Timika di Kabupaten Mimika.

“Atas kondisi tersebut, kami mendesak pemerintah pusat segera menghentikan seluruh operasi militer di Papua dan mengedepankan pendekatan damai dalam penyelesaian konflik,” katanya.

Koalisi masyarakat sipil juga meminta Presiden RI dan Menteri HAM RI menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, khususnya terkait perlindungan masyarakat sipil dan penyelesaian konflik secara bermartabat. Selain itu, DPR RI dan DPD RI diminta membentuk panitia khusus untuk mengaudit operasi militer di Papua guna memastikan kepastian hukum, penggunaan anggaran negara, serta perlindungan terhadap warga terdampak konflik.