

Ketua MRP Nerlince Wamuar (tengah) didampingi Wakil Ketua MRP Pdt. Roberth Josias Horik, (kiri) saat menyerahkan hasil penjaringan aspirasi (OAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua, melalui PJ Sekda Susana Wanggai di Gedung MRP, Rabu (21/5). (Foto/Humas Pemprov For Cepos.)
JAYAPURA-Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Tahap II Tahun 2025 dan secara resmi menyerahkan hasil penjaringan aspirasi Orang Asli Papua (OAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (21/5), di Gedung MRP, Jayapura.
Dalam rapat tersebut, hasil penjaringan diserahkan kepada Penjabat Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Susana Wanggai. Penjaringan ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan MRP terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, menyampaikan bahwa proses penjaringan dilakukan pada bulan April 2025 di delapan kabupaten dan satu kota dalam wilayah Provinsi Papua.
Hasil penjaringan menunjukkan bahwa penyaluran dan penggunaan dana Otsus di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemberian dana tersebut.
“Kami menemukan fakta empiris bahwa pemanfaatan dana Otsus belum tepat sasaran dan belum memberikan dampak signifikan bagi kehidupan Orang Asli Papua,” tegas Wamuar.
Berkaitan dengan itu MRP memberikan sejumlah saran dan rekomendasi kepada pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Diantaranya, pemerintah pusat diminta agar secara konsisten mengalokasikan dan menyalurkan dana Otsus tepat waktu sesuai dengan bidang prioritas, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Page: 1 2
Ia menjelaskan, venue peninggalan PON yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Papua tersebar di…
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, menegaskan bahwa pengamanan kegiatan penyampaian pendapat…
Tiga siswa Sekolah Negeri Khusus (SNK) Pariwisata Papua, Juan Omar, Dhafin Khairan Abuhari dan Jeskhiel…
Dari total penerima tersebut, sebanyak 1.970 orang memperoleh Remisi Umum I (pengurangan masa pidana…
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak boleh…
Di satu sisi, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen secara tegas membantah…