Pejabat Baru Diminta Segera Terjemahkan Kebijakan

Keempat, fokus pada dampak nyata. Artinya setiap rupiah anggaran harus fokus pada hasil dan dampak nyata, kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat. Kelima, melayani masyarakat dengan tulus, memahami bahwa jabatan adalah alat pengabdian, dan menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas tertinggi.

Keenam, pemerintah harus menjadi perekat kehidupan sosial, menghadirkan harmoni dan kedamaian di Tanah Papua. “Pelantikan ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan melalui rekomendasi Kepala BKN serta persetujuan Menteri Dalam Negeri,” tegas Fakhiri.

Gubernur menyatakan bahwa pelantikan ini adalah pijakan penting menuju transformasi Papua baru yang maju, cerdas, sejahtera, dan harmonis di tengah dinamika pembangunan besar. Tantangan yang ada meliputi percepatan penataan birokrasi, pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan, penanganan isu keamanan, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kapasitas fiskal dan pelayanan publik.

“Saya membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Dalam memimpin saya ingin berlari, bukan diam di tempat. Jadi bagi pimpinan yang tidak mampu untuk imbangi itu, selamat tinggal,” katanya. Gubernur juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung penuh pejabat yang baru dilantik. “Sinergi, disiplin, dan profesionalitas adalah kunci menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.