Realisasi Dana Desa Capai Rp 54,71 Triliun Per 13 Oktober 2023

JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) mencatat realisasi penyaluran Dana Desa per 13 Oktober 2023 mencapai Rp 54,71 triliun.

Angka tersebut tercatat 78,20 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN pada tahun ini sebesar Rp 70 triliun. Melansir dari Instagram resminya, dana yang telah disalurkan tersebut terbagi menjadi dua, yakni untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan penyaluran Non BLT Desa.

Adapun rinciannya, sebesar Rp 7,82 triliun untuk BLT Desa dengan realisasi telah disalurkan kepada 2.899.082 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 74.916 desa. Sedangkan untuk non BLT Desa telah tersalurkan sebanyak Rp 46,86 triliun atau setara dengan 81,5 persen dari target.

“APBN hadir untuk masyarakat melalui instrumen Transfer ke Daerah yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan menjadi wujud pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui Dana Desa,” tulis akun @ditjenperbendaharaan, dikutip Minggu (22/10).

Pihaknya memastikan, Dana Desa tersebut utamanya digunakan untuk program pemulihan ekonomi, dana operasional pemerintah desa, program ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung desa, serta dukungan program sektor prioritas di desa.

1. Bali senilai Rp 588,7 miliar atau 96 persen

2. DIY Rp 491,9 miliar atau 93,90 persen

3. Kepulauan Riau Rp 200,7 miliar atau 92,20 persen

4. Gorontalo Rp 454 miliar atau 86,40 persen

5. Jambi Rp 995,6 miliar 86,20 persen

6. Kepulauan Bangka Belitung Rp 238,7 miliar atau 85,20 persen

7. Kalimantan Selatan Rp 1,22 triliun atau 84,90 persen

8. Jawa Timur Rp 6,72 triliun atau 84,40 persen

9. Bengkulu Rp Rp 876,5 miliar atau 84 persen

10. Nusa Tenggara Barat Rp 917,6 miliar atau 83,90 persen

11. Kalimantan Utara Rp 323,7 miliar atau 82,20 persen

12. Nusa Tenggara Timur Rp 2,20 triliun atau 82 persen

13. Sumatera Barat Rp 747,7 miliar atau 81,80 persen

14. Aceh Rp 3,88 triliun atau 81,60 persen

15. Sulawesi Tengah Rp 1,23 triliun atau 81,40 persen

16. Kalimantan Tengah Rp 989,5 miliar atau 81,30 persen

17. Jawa Barat Rp 4,95 triliun atau 81,20 persen

18. Lampung Rp 1,80 triliun atau 80,90 persen

20. Riau 1,26 triliun atau 80,40 persen

21. Kalimantan Barat Rp 1,49 triliun atau 80,30 persen

22. Jawa Tengah Rp 6,24 triliun atau 79,60 persen

23. Sulawesi Tengah Rp 864,7 miliar atau 79,60 persen

24. Sulawesi Tenggara Rp 1,14 triliun atau 78,20 persen

25. Sulawesi Selatan Rp 1,55 triliun atau 77,90 persen

26. Banten Rp 1,02 triliun atau 77,80 persen

28. Sumatera Selatan Rp 1,93 triliun atau 77,40 persen

29. Maluku Rp 793 miliar atau 77,40 persen

30. Maluku Utara Rp 640,5 miliar atau 76,70 persen

31. Kalimantan Timur Rp 595,7 miliar atau 76,79 persen

32. Sumatera Utara Rp 3,71 triliun atau 76,40 persen

33. Sulawesi Barat Rp 387,9 miliar atau 75,30 persen