Laporan Pertanggungjawaban Lambat, Pemprov Disemprot

Menurut Fraksi PDIP, tahapan tersebut merupakan bagian dari siklus pengelolaan APBD yang telah diatur secara jelas. APBD berlangsung selama satu tahun anggaran, mulai 1 Januari hingga 31 Desember, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pertanggungjawaban pada tahun berikutnya. Fraksi PDIP kemudian memaparkan secara rinci siklus pengelolaan APBD. Tahap pertama adalah perencanaan dan penyusunan anggaran yang berlangsung sejak Januari hingga November tahun sebelumnya.

Tahapan tersebut meliputi penyusunan RKPD melalui Musrenbang, penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD, kesepakatan KUA-PPAS, hingga penyampaian Raperda APBD dan persetujuan bersama paling lambat 30 November.

Tahap kedua merupakan evaluasi dan penetapan APBD pada Desember tahun sebelumnya. Setelah melalui proses evaluasi, Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD harus ditetapkan paling lambat 31 Desember agar anggaran dapat digunakan tepat waktu.

Selanjutnya, tahap ketiga adalah pelaksanaan APBD yang berlangsung sejak 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan. Pada tahap ini, APBD mulai berlaku dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan program dan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Tahap keempat adalah perubahan APBD yang umumnya berlangsung pada Agustus hingga September apabila terdapat kebutuhan pergeseran anggaran maupun penyesuaian terhadap kondisi tertentu. Sedangkan tahap kelima adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berlangsung sejak Januari hingga Juli tahun berikutnya.