Categories: BERITA UTAMA

Korban Berjatuhan, Presiden Jangan Sibuk Urus Negara Lain

Komnas HAM Minta Satgas Habema Dievaluasi

JAYAPURA – Tewasnya 15 orang dalam penyergapan yang dilakukan Pasukan Komando Operasi Habema Kogabwilhan III, di Kampung Soagama, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, menyisakan luka yang mendalam bagi masyarakat setempat.

Atas peristiwa di Intan Jaya, Komnas HAM meminta Presiden Prabowo tak tinggal diam, jangan memilih mengurus konflik di negara lain, sementara di negasa sendiri korban terus berjatuhan.

Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey menyebut, percuma presiden mengurus konflik yang terjadi di Palestina sementara ada konflik bersenjata di Papua, yang kerap menelan korban.

”Terlalu naif jika seorang presiden sebatas mengurus konflik di negara lain, sementara di dalam negeri ada problem yang tak kunjung diselesaikan. Yang mana, masyarakat Papua terus menjadi korban kekerasan aparat,” tegas Frits, Sabtu (18/10).

Ia pun meminta agar presiden segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan Satgas Habema di Tanah Papua. Sebab menurut Frits, Panglima TNI sudah tak bisa diharapkan. Ini karena Panglima TNI memberi perintah yang salah kepada Satgas Habema.

”Panglima TNI memberikan perintah yang salah kepada Satgas Habema, operasi yang dilakukan tidak terukur yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa secara massal. Tindakan- tindakan seperti ini hanya menimbulkan dendam, dan kekerasan akan berkelanjutan di atas tanah ini,” tegasnya.

Terkait peristiwa di Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Komnas HAM akan menyurati presiden untuk memanggil Panglima TNI dan Kapolri, agar menata kembali pola operasi yang ada di Papua. Sementara itu, terkait jumlah yang tewas dalam penembakan yang dilakukan oleh TNI. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komnas HAM Papua adalah 11 orang dari 15 orang yang disebutkan.

Dari 11 orang itu, enam orang adalah masyarakat sipil. Mereka bernama Pisen Kogoya, ⁠Umbinus Tabuni, ⁠Agus Kogoya, ⁠Agopani Kobogau, ⁠Sepi Lawiya/Kogoya dan seorang ibu Yimbaluakoe Lawiya (jatuh dan hanyut di kali).

Sedangkan lima lainnya adalah simpatisan OPM, mereka adalah Roni Lawiya, ⁠Kaus Lawiya, ⁠Ipe Kogoya, Januarius Murip dan ⁠Poli Kogoya. ”Untuk lima orang ini, kita perlu verifikasi kebenarannya apakah mereka berafiliasi langsung dengan TPN-OPM atau tidak,” kata Frits.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

1 day ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

2 days ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

3 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

3 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

3 days ago