

Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Fredrickus W.A. Maclarimboen.
Terkait Polemik Statemen Walikota dalam Rilis 100 Hari Kerja
JAYAPURA– Dari rencana aksi protes yang disampaikan sekelompok masyarakat buntut dari polemik statamen Walikota, Abisai Rollo pada rilis 100 hari kerja, hingga Kamis (19/6) kemarin pihak Polresta Jayapura Kota menyatakan belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait rencana aksi unjuk rasa.
Meski begitu, Polresta tetap menyiapkan pengamanan secara maksimal untuk memastikan semua aktifitas warga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Fredrickus W.A. Maclarimboen menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 300 personel untuk mengamankan aksi demo yang rencananya digelar oleh Solidaritas Lapisan Masyarakat Papua Peduli Kebersamaan hari ini, Jumat (20/6).
“Meski belum ada surat permohonan izin keramaian yang masuk, termasuk surat izin aksi, kami tetap siaga,” tegas Kapolresta, Kamis (19/6).
Selain dari Polresta Jayapura, pengamanan juga akan didukung oleh personel dari Polda Papua, termasuk dari Direktorat Samapta, Brimob, dan unsur TNI. Pihak kepolisian juga belum mendapat informasi akan kemana kelompok masyarakat ini.
Fredrickus menegaskan bahwa pihaknya tetap tidak memperkenankan adanya aksi long march dalam unjuk rasa tersebut. Para peserta aksi diminta untuk tetap berada di titik kumpul masing-masing. “Kalaupun ada aksi, kami tegaskan tidak diperbolehkan melakukan long march. Semuanya harus tetap di lokasi yang sudah ditentukan,” tegasnya.
Page: 1 2
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…
Ia menjelaskan, tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebutuhan belanja kepegawaian yang belum terselesaikan. Di…