Karena itu, Alberth mendorong agar pemerintah, termasuk gubernur, tidak serta-merta menerima program dari pusat tanpa kajian mendalam. “Setiap program harus dilihat dampaknya bagi masyarakat. Apakah kereta api ini memang urgen untuk Papua. Jangan sampai hanya jadi rencana besar, tapi tidak realistis,” katanya.
Ia menambahkan, anggaran besar yang direncanakan untuk pembangunan kereta api akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, seperti pengaspalan maupun pembangunan rigid pavement agar lebih stabil. “Kalau anggaran itu digunakan untuk memantapkan jalan, saya yakin dampaknya lebih langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Alberth tidak menolak sepenuhnya rencana tersebut. Ia mempersilakan pemerintah melakukan kajian dan perencanaan, namun harus disertai perhitungan matang, termasuk kebutuhan anggaran, waktu pembangunan, serta kesiapan sosial masyarakat. “Silakan direncanakan, tapi harus jelas berapa anggarannya, berapa lama dibangun, dan apakah realistis bisa terwujud. Itu yang harus dihitung,” tandasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, melalui Staf Ahli Wali Kota, Sem Stenly Merauje,…
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, dikonfirmasi menjelaskan, peristiwa bermula ketika seorang pria diduga melakukan…
Pemandangan elok pesisir Pantai Hamadi, Kota Jayapura, kini tertutup oleh fenomena material laut dan limbah…
Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L. Rumbiak, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Provinsi…
Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurab, menilai materi sosialisasi Perda RTRW yang…
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, menyambut baik dibukanya ruang sosialisasi perdana…