Karena itu, Alberth mendorong agar pemerintah, termasuk gubernur, tidak serta-merta menerima program dari pusat tanpa kajian mendalam. “Setiap program harus dilihat dampaknya bagi masyarakat. Apakah kereta api ini memang urgen untuk Papua. Jangan sampai hanya jadi rencana besar, tapi tidak realistis,” katanya.
Ia menambahkan, anggaran besar yang direncanakan untuk pembangunan kereta api akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, seperti pengaspalan maupun pembangunan rigid pavement agar lebih stabil. “Kalau anggaran itu digunakan untuk memantapkan jalan, saya yakin dampaknya lebih langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Alberth tidak menolak sepenuhnya rencana tersebut. Ia mempersilakan pemerintah melakukan kajian dan perencanaan, namun harus disertai perhitungan matang, termasuk kebutuhan anggaran, waktu pembangunan, serta kesiapan sosial masyarakat. “Silakan direncanakan, tapi harus jelas berapa anggarannya, berapa lama dibangun, dan apakah realistis bisa terwujud. Itu yang harus dihitung,” tandasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Di Papua, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei tidak hanya menjadi…
Pernyataan tersebut menjadi pembuka dari sederet kebijakan dan program yang diklaim akan meningkatkan kesejahteraan pekerja…
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya melalui Komis C melakukan Sidak ke Dinas Sosial untuk…
Setahun berikutnya, ia menuntaskan S2 di jurusan Informatika dari kampus yang sama pada 2013. Sejak…
Aviasi Penerbangan Trigana Air Service saat ini sedang melakukan efisiensi biaya operasional penerbangan yang cukup…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggandeng Global Green Growth Institute (GGGI) dan para pemangku kepentingan…