

Natalius Pigai (foto:Foto: Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, mengatakan Universitas Cenderawasih (Uncen) memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia Papua yang cerdas. Kampus Uncen dinilai tepat menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesadaran HAM secara berkelanjutan. Dari kampus inilah diharapkan Pigai, nilai-nilai hak asasi manusia harus ditanamkan agar melahirkan generasi yang bermartabat dan berperadaban.
Hal ini disampaikan Pigai senada dengan komitmennya untuk membumingkan hak asasi manusia di seluruh tanah Papua yang meliputi enam provinsi yakni; Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
“Saya ingin membomingkan hak asasi manusia di seluruh tanah Papua. Tanah Papua yang dimaksud adalah enam provinsi. Minimal membangun kesadaran HAM, pendidikan HAM, pengetahuan HAM, bagi seluruh rakyat Papua, siapapun,” kata Pigai kepada wartawan di kampung Uncen, Senin (19/1).
Pigai menjelaskan, Kementerian HAM memiliki berbagai program di bidang pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi HAM yang dapat dikolaborasikan dengan perguruan tinggi. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman HAM bagi seluruh lapisan masyarakat, baik aparat negara maupun masyarakat sipil.
“Kami ingin membangun kesadaran HAM secara menyeluruh, mulai dari mahasiswa, aparatur sipil negara, aparat keamanan, hingga masyarakat umum,” serunya.
Menurut Pigai, pendidikan HAM yang dikembangkan di Papua harus tetap berlandaskan pada nilai budaya dan kearifan lokal agar mudah diterima oleh masyarakat. Sebutnya, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM harus berjalan seiring dengan nilai adat dan budaya Papua.
Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut dengan Uncen Pigai juga mendorong agar peran akademik Universitas Cenderawasih tidak hanya terbatas di Tanah Papua saja tetapi diseluruh Indonesia. Selain itu menurutnya, penguatan pendidikan HAM perlu diperluas melalui jejaring kerja sama lintas wilayah di kawasan timur Indonesia.
Page: 1 2
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…