“Jangan mengatasnamakan Papua lalu tidak bisa meletakkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dari awal. Sebab itu menjadi masalah dan itu akan menimbulkan kekacauan secara berkepanjangan,” tegas Frits.
Menurut Frits, pembukaan lahan lahan baru harus berpinsip pada apakah perizinan yang tidak merusak hutan, terkait mekanisme tenaga kerja, pemberdayaan dan bagaimana hutan agar tidak rusak.
“Jangan sebatas menjadi bagian upaya manipulatif di Internasional namun prakteknya kita mengabaikan prinsip prinsip itu,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait kunjungan Bahlil ke Papua Selatan, Komnas HAM ingatkan Bahlil untuk tidak bicara dengan selalu mengatasnamakan Papua.
“Seorang Bahlil harus memahami karakteristik masyarakat pribumi agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan, dan investasi harus berpihak kepada masyarakat pribumi dan masyarakat pemilik hak ulayat,” pungkasnya. (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Insiden ini terjadi saat korban dalam perjalanan pulang menuju kediamannya di tengah guyuran hujan deras.…
Bupati menjelaskan, jumlah tersebut terdiri dari 23 SMA dengan jumlah peserta ujian 2.988 orang dan…
‘’Kita sudah menyurat ke Kementrian PAN RB untuk adanya formasi khusus guru di Kabupaten Merauke,’’…
Sengketa lahan SD Negeri Dunlop Sentani kembali memanas. Pemilik hak ulayat menuntut Pemerintah Kabupaten Jayapura…
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DP2KP) Kabupaten Jayapura, Fredy Wally, mengungkapkan bahwa persoalan…
Aksi kekerasan menimpa seorang pemilik kios berinisial YSE (35) di Jalan Poros SP 5, Distrik…