“Jangan mengatasnamakan Papua lalu tidak bisa meletakkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dari awal. Sebab itu menjadi masalah dan itu akan menimbulkan kekacauan secara berkepanjangan,” tegas Frits.
Menurut Frits, pembukaan lahan lahan baru harus berpinsip pada apakah perizinan yang tidak merusak hutan, terkait mekanisme tenaga kerja, pemberdayaan dan bagaimana hutan agar tidak rusak.
“Jangan sebatas menjadi bagian upaya manipulatif di Internasional namun prakteknya kita mengabaikan prinsip prinsip itu,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait kunjungan Bahlil ke Papua Selatan, Komnas HAM ingatkan Bahlil untuk tidak bicara dengan selalu mengatasnamakan Papua.
“Seorang Bahlil harus memahami karakteristik masyarakat pribumi agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan, dan investasi harus berpihak kepada masyarakat pribumi dan masyarakat pemilik hak ulayat,” pungkasnya. (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil…
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan kasus tersebut bermula ketika korban…