“Nanti setelah dirasionalisasi oleh masing-masing OPD, baru diserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya kita laporkan ke Kemendagri,” ucapnya.
Menurut Gubernur Ramses, meski anggaran dipangkas, namun penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan. Oleh karena itu, kegiatan yang memiliki dampak langsung ke masyarakat akan diprioritaskan.
“Jadi tidak ada lagi kegiatan di hotel, semuanya di kantor. Kalau mau melaksanakan rapat, laksanakan rapat itu di kantor,” ujarnya.
Ramses mengungkapkan bahwa sejumlah kegiatan rutin OPD juga akan dikurangi dan dialihkan ke program prioritas. Namun pengurangan ini tidak akan dilakukan secara seragam, melainkan berdasarkan output dan outcome yang dihasilkan oleh masing-masing OPD.
Meski kebijakan efisiensi diterapkan, ia memastikan bahwa hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tetap aman.
“Belanja mengikat menjadi penting, khususnya gaji dan lainnya itu tidak dikurangi,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Salah satu sanksi yang berat, yakni menghukum Persipura tanpa penonton dalam laga kandang selama satu…
Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil mengamankan seorang warga negara asing asal Papua Nugini…
Dalam konferensi pers yang digelar pada, Sabtu (16/5) di Wamena, para mahasiswa menilai konflik tersebut…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, kembali mengingatkan seluruh satuan pendidikan di wilayahnya untuk menerapkan prinsip…
Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menegaskan komitmennya mempercepat pembukaan akses wilayah terpencil di Papua, khususnya…
LL ditangkap karena diduga memiliki narkotika jenis ganja. Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait…