“Nanti setelah dirasionalisasi oleh masing-masing OPD, baru diserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya kita laporkan ke Kemendagri,” ucapnya.
Menurut Gubernur Ramses, meski anggaran dipangkas, namun penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan. Oleh karena itu, kegiatan yang memiliki dampak langsung ke masyarakat akan diprioritaskan.
“Jadi tidak ada lagi kegiatan di hotel, semuanya di kantor. Kalau mau melaksanakan rapat, laksanakan rapat itu di kantor,” ujarnya.
Ramses mengungkapkan bahwa sejumlah kegiatan rutin OPD juga akan dikurangi dan dialihkan ke program prioritas. Namun pengurangan ini tidak akan dilakukan secara seragam, melainkan berdasarkan output dan outcome yang dihasilkan oleh masing-masing OPD.
Meski kebijakan efisiensi diterapkan, ia memastikan bahwa hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tetap aman.
“Belanja mengikat menjadi penting, khususnya gaji dan lainnya itu tidak dikurangi,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Danrem 172/ PWY Brigjen TNI. Robby Suryadi untuk upaya pengejaran tentunya ada upaya yang dilakukan…
Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan sejak beberapa hari terakhir, keberadaan kabut asap tebal akibat…
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Merauke Rudi, mengatakan, kedua survivor ditemukan setelah Tim…
Departemen Keadilan dan Perdamaian (DKP) Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua menyatakan dukungan…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, sejumlah ruas jalan saat ini tengah dikerjakan untuk membuka…
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BTNW Acha Anis Sokoy untuk meluruskan persepsi masyarakat mengenai lokasi sejumlah…