

Yakobus Richard (foto:Istimewa)
JAYAPURA – Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Uncen, Yakobus Richard khawatir dengan daya kritis DPR selaku legislatif terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Papua melemah.
Ini karena Gubernur Papua, Matius Fakhiri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar. Di sisi lain, Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai yang juga berasal dari Partai Golkar.
“Kita berharap di ranah eksekutif dan legislatif, meski mereka berdua adalah bagian dari posisi kader Golkar. Namun atribut partai tidak menjadi dominasi utama daripada melaksanakan fungsi kerja tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Yakobus, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (17/11).
Sambungnya, mereka tetap berfikir bahwa kehadiran mereka baik sebagai Ketua DPR maupun Gubernur Papua karena masyarakat.
“Mereka berada dijabatannya saat ini karena adanya dukungan atau mandat dari masyarakat. Oleh sebab itu, dalam bekerja, tetap berkomitmen dan utamakan kepentingan pembangunan bagi masyarakat,” sambungnya.
Ia mengatakan, seluruh pihak elit politik hari ini tetap bekerja berdasarkan integritas. Tidak hanya berdasarkan kepentingan partainya, karena integritas seorang pemimpin diuji ketika kebijakan yang diambil benar-benar kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kita harap kebijakan apa pun yang akan diambil, harus tetap dilakukan secara transparansi. Mulai dari proses penyusunannya, sampai eksekusi dari kebijakan harus dilakukan secara transparansi,” katanya.
Page: 1 2
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…