Memanas, Dua Calon Minta Bawaslu Turun Tangan

JAYAPURA– Memanas. Itulah kalimat yang tepat diberikan dari agenda debat ketiga bagi kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura. Agenda KPU Kota Jayapura ini sekaligus menjadi penutup jadwal debat kandidat sebelum memasuki minggu tenang dan pencoblosan. Setelah ini masing – masing pasangan calon (Paslon)  masih diperbolehkan melakukan kampanye.

Debat pamungkas ini mengangkat beberapa tema, mulai dari kesetaraan gender, isu pendidikan, isu pasar, isu PAD hingga terkait Persipura.  Meski terkait Persipura ini sempat memunculkan pertanyaan karena dianggap sebagai pertanyaan setingan namun semua paslon berhasil memberikan pertanyaan dan jawaban secara bergantian.

Namun yang menarik adalah terlihat jika pasangan calon 02, Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo serta paslon 04, Abisai Rollo-Rustan Saru yang nampaknya penasaran terkait program yang diusung paslon nomor urut 2, Jhony Banua Rouw-Darwis Massi terkait bantuan pembangunan atau rehab rumah yang dikatakan jumlahnya ada 3000 unit. Baik paslon 02 dan 04 sama – sama menggali soal  program tersebut.

Sedangkan paslon 01 nampaknya menyimpan rasa penasaran terkait program pendidikan gratis yang juga diusung paslon 02.  Pekman memancing dengan isu pendidikan yang menjadi ketimpangan antara kota dan pedesaan. Disini Jhony menjawab akan meningkatkan kapasitas tenaga guru dan pendistribusian guru hingga ke kampung. Banyak guru hanya punya nama namun tidak bekerja baik. Selain itu sekolah harus digratiskan.

Mendengar ini Frans Pekei menanggapi bahwa pendidikan gratis tidak akan menjamin kualitas pendidikan sebab bisa jadi siswa akan malas, orang tua tidak berusaha karena merasa semua digratiskan. Orang tua atau keluarga harus mengambil tanggungjawab pendidikan anak-anaknya.

“Kami justru akan menyediakan bis sekolah gratis untuk melayani hingga ke kampung,” tambah Pekei. Pekei juga bertanya ke paslon 04 terkait bagaimana mengintegrasikan pelayanan publik yang cepat tepat dan murah serta mudah diakses. Disini Rustan Saru menjawab bahwa semua perlu memiliki data satu pintu dan program smart kelurahan dimana mengurus KTP dan identitas cukup di kelurahan. Lalu akses yang inklusif tanpa distriminatif.