Categories: BERITA UTAMA

Tersangka Korupsi Pembangunan Sarana Air Bersih di Boven Digoel Bertambah

MERAUKE– Jika sebelumnya, Kejaksaan Negeri Merauke telah menetapkan 2 tersangka dugaan korupsi pembangunan Sana Air Bersih di Kampung Firiwage, Distrik Firiwage, Kabupaten Boven Digoel yang merugikan negara sebesar Rp 2,8 miliar, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Boven Digoel berinisial FT dan Wakil Direktur CV Bangun Sarana Papua berinisial K, maka Kejaksaan Negeri Merauke menetapkan tersangka baru.

‘’Untuk kasus korupsi pembangunan sarana air bersih tersebut, kita sudah menetapkan tersangka baru,’’ kata Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalu, SH, MH melalui Kasi Pidsus Donny Stiven Umbora, SH, MH, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/11).

Kasi Pidsus Donny Stiven Umbora mengungkapkan, tersangka baru tersebut adalah Direktur CV Bangun Sarana Papua berinisial JHY.

‘’Sebelumnya, yang bersangkutan kita periksa sebagai saksi, yang kemudian kita tetapkan sebagai tersangka setelah menemukan minimal 2 alat bukti,’’ tandasnya.

Terkait dengan penetapan tersangka JHY tersebut, Kejaksaan Negeri Merauke telah melakukan pemanggilan terhadap 30 orang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Kasi Pidsus Donny Stiven Umbora menjelaskan, saksi-saksi tersebut dimintai keterangan terkait dengan tersangka Direktur CV Bangun Sarana Papua berinisial JHY dan Wakil Direktur CV Bangun Sarana Papua berinisial K, yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Dinas PUPR Boven Digoel.

‘’Kami memang panggil sekitar 30 orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk kedua tersangka itu, tapi yang datang hari ini sekitar belasan orang. Kalau belum datang hari ini, nanti kita panggil lagi,’’ terangnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

14 minutes ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 hour ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

2 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

3 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

4 hours ago

Afirmasi OAP dan Keadilan Harus Nyata

Menurut Dr. Methodius Kossay, data OAP yang akurat dan valid memang sangat krusial dalam menentukan…

5 hours ago