Aktivitas Warga Sipil di Daerah Konflik Harus Jadi Catatan

JAYAPURA-Kondisi beberapa kabupaten yang kerap lahir konflik semisal di Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Intan Jaya dianggap perlu ditandai untuk lebih berhati – hati terlebih bagi warga sipil.

Ini agar tak lagi ada korban jiwa akibat pembacokan ataupun penembakan yang menimpa warga sipil. Pekerjaan seperti tukang ojek kata salah satu anggota DPR Papua, Yulius Miagoni menjadi satu pekerjaan yang cukup berisiko.

Ia khawatir karena ketidakhati-hatian akhirnya banyak pekerja jasa ini menjadi korban kekerasan dan hanya memberi efek pada tingginya eskalasi keamanan daerah tersebut.

Menurut Miagoni akan lebih baik para pekerja seperti tukang ojek ini mencari tempat yang lebih aman. “Saya pikir masyarakat sipil yang bekerja di daerah rawan konflik antara kelompok yang berseberangan dan TNI-Polri ini harus lebih bijak dan paham bagaimana situasi daerah tersebut. Jangan semata-mata menjadi nafkah yang kemudian mengabaikan nyawa,” kata Miagoni kepada Cenderawasih Pos, belum lama ini.

Ia menyebut terkadang tukang ojek menjadi sasaran jika melintas di daerah konflik. Ini sangat memungkinkan terjadi karena masyarakat ataupun OPM pasti berpikir bahwa mereka adalah intel dari TNI-Polri. “Jujur kami prihatin juga  karena secara logika orang akan berpikir mengapa berani sekali. Kami sarankan untuk bekerja sebagai ojek di tempat lain saja semisal di Timika atau Nabire juga bisa,” imbuh Miagoni.

Selain itu ia juga mempertanyakan soal proses hukum dari para pelaku kejahatan yang selama ini disebut dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).  Apakah anggota KKB yang berhasil ditangkap ini tetap diproses atau seperti apa. “Ini yang juga kami pertanyakan jika betul KKB mengapa jarang sekali kami mendengar ada yang disidang. Sangat jarang anggota KKB disidang di pengadilan. Lalu mereka dikemanakan? Mengapa tidak disampaikan perkembangan proses hukumnya,” sindirnya. (ade/nat)