JAYAPURA – Draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran dihujani kritik dari berbagai pihak terutama pegiat media. Pasalnya, RUU tersebut dianggap membatasi jurnalisme investigasi.
Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jayapura, menilai adanya pasal atau ayat tentang pelarangan penayangan jurnalistik investigatif dalam RUU penyiaran sebagai pasal yang akan membungkam pers.
“Pasal ini berpotensi memberangus kebebasan pers termasuk juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, berimbang dan konferensif menjadi terkebiri,” ucap Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (15/5).
Lanjut Lucky yang juga Pimpred Cenderawasih Pos ini, jika demikian, hadirnya pasal pelarangan ini, sangat mengkhawatikan sebab masyarakat nantinya hanya mendapatkan informasi atau berita berita seremonial saja. Sementara berita berkualitas, mendalam dan akuran tidak lagi ada.
“Pasal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UU No 40 thn 1999 tentang pers,” tegasnya.
AJI mendesak dihapuskan pasal tersebut yang membatasi atau membungkam kebebasan pers dan hak publik mendapatkan informasi yang akurat, benar, lengkap dan berimbang melalui liputan investigasi.
Page: 1 2
Guntur menjelaskan, kejadian bermula ketika korban didatangi seorang pria yang tidak dikenal dengan alasan…
Pemerintah Kota Jayapura segera mengambil langkah untuk membenahi kondisi Pasar Mama Papua yang saat ini…
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan berkomitmen memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Salah…
Rustan mengatakan, persoalan tersebut diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat dan pemberitaan di media…
Pemerintah Kota Jayapura memastikan pembangunan dan penyiapan rumah singgah bagi masyarakat penyandang masalah sosial terus…
Warga Kampung Biak, Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, mengaku jenuh menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi…