

Kasatgas Korsub Wilayah V KPK, Dian Patria didampingi pegawai DPR Papua, Inspektur Papua Anggiat Situmorang, Anggota DPRP Yonas Nusi, dan Plt Asisten 1 Sekda Papua, Yohanes Walilo mengecek kondisi puluhan mobil di halaman belakang Kantor DPRP, Rabu (15/5) kemarin. (Gamel Cepos)
“Ini penting sebab kami melihat APBD Papua semakin berat dimana biasa Rp 15 triliun sekarang tidak sampai Rp 3 triliun sehingga jangan sampai asetnya disia-siakan,” Dian Patria, Kasatgas Korsub Wilayah V KPK
JAYAPURA – Suasana kantor di Gedung DPR Papua pada Rabu (15/5) siang kemarin nampak sedikit ramai. Para pegawai dan staf juga terlihat agak tegang. Ini tak lepas dari kunjungan 8 orang anggota KPK yang dipimpin Kasatgas Korsub Wilayah V KPK, Dian Patria.
Dian dan tim langsung menggelar rapat bersama beberapa pimpinan komisi serta Ketua Pansus Aset yang juga dihadiri pihak kesekretariatan DPRP. Tujuan mereka adalah menertibkan aset yang cukup lama tidak diapa-apakan.
“Ini bagian tindak lanjut dan sesungguhnya ini sudah lama dimana Juli tahun 2023 lalu kami lakukan pendampingan penyelamatan aset – aset Pemprov Papua dimana ketika itu ada 141 unit di Pemprov dan 90 di DPRP,” kata Dian kepada wartawan di halaman parkir belakang kantor DPRP.
Hanya kata Dian meski telah didampingi sejak tahun lalu namun aset kendaraan yang ditertibkan ternyata tidak “bergerak”. Hanya ditertibkan dan diparkir begitu saja. Dian menyebut ada 90 unit di DPR yang masih tertahan dan kemungkinan karena persoalan komunikasi.
“Jadi saya melihat Sekretariat DPR masih kebingungan apakah dilelang atau seperti apa. Untuk DPR yang masih pakai kami minta dikembalikan, plus kunci dan surat – surat dan masih ada 24 lagi,” tegas Dian sata itu.
Dalam rapat ia bahkan sempat menghubungi Sekwan untuk memastikan bahwa hari itu juga semua unit yang terparkir sudah harus dihandle KPK.
“Saya sudah hubungi bu Sekwan langsung tadi karena kebetulan beliau sedang di luar dan semua sudah oke,” paparnya.
Jumlah kendaraan yang harus ditertibkan kata Dian belum termasuk yang digunakan di berbagai dinas di Pemprov Papua.
“Ini penting sebab kami melihat APBD Papua semakin berat dimana biasa Rp 15 triliun sekarang tidak sampai Rp 3 triliun sehingga jangan sampai asetnya disia-siakan. Soal asetnya mau diapakan nanti dipetakan oleh provinsi. Mau dilelang atau apa silakan saja,” tambahnya.
Pria yang pernah menyambangi redaksi Cenderawasih Pos ini menyatakan bahwa kondisi mobil 90 unit ini masih terbilang baik namun yang penting menurutnya adalah barangnya sudah kembali.
“Yang belum kembali di DPRP ada 1edi provinsi lebih banyak dan hari Jumat nanti saya minta itu dipaparkan. 24 unit ini dikuasai oleh mantan anggota DPRP,” singgungnya.
Page: 1 2
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan…
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…