Selain itu, Abisai juga memberikan batas waktu dua hari kepada seluruh penghuni yang menjadikan pasar sebagai tempat tinggal untuk segera mengosongkan area tersebut.
Ia menegaskan, Jumat ini, pemerintah akan fokus melakukan penataan total di Pasar Entrop dengan agenda jumat bersih.
“Saya minta semua yang tinggal di pasar segera keluar. Kita akan benahi pasar ini agar kembali pada fungsinya,” katanya.
Lebih lanjut, Abisai juga meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) untuk melakukan pendataan ulang terhadap seluruh pedagang serta memastikan tidak ada aktivitas usaha di luar kategori pasar, seperti bengkel atau kegiatan lain yang tidak sesuai.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kota Jayapura, Alberto Fred Itaar, menjelaskan bahwa sebelum penertiban dilakukan, pihaknya telah memberikan peringatan kepada para penghuni melalui surat resmi sebanyak empat kali, namun tidak diindahkan.
Menurutnya, jenis usaha yang diperbolehkan di dalam pasar antara lain kios elektronik, sembako, pakaian, sepatu, sandal, kebutuhan harian (barangt kelontong), perkantoran kecil, dan warung makan. Di luar itu, akan ditertibkan, termasuk los yang dijadikan gudang maupun tempat tinggal.
Ia juga mengungkapkan bahwa total los di Pasar Entrop mencapai 368 unit, dengan tambahan 72 pelataran. Namun, hingga saat ini hanya sekitar lima pelantaran yang benar-benar digunakan untuk aktivitas perdagangan.
dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes., mengatakan data tersebut mencakup warga yang mendapat pelayanan kesehatan, baik…
Ribuan objek yang berhasil dipulangkan mencakup, sekitar 1.000 unit artefak kehidupan sehari-hari dan ritual,…
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, tenaga kesehatan, TNI-Polri, serta masyarakat yang bergerak menangani…
Aksi pembakaran ban dan penutupan jalan dengan batang kayu ini dilakukan sebagai bentuk protes keras…
Rama mengatakan BGN akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG menyusul dua kejadian dugaan keracunan…
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan…