Optimis APBD Perubahan 2019 Terealisasi dengan Baik

DPRD Mamberamo Gelar Sidang APBD Perubahan 2019 

JAYAPURA-DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) menggelar sidang pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019  di Fave Hotel Jayapura, Selasa (15/10) kemarin.

Sidang dipimpin Wakil Ketua I DRPD Mamberamo Tengah, Yulius Tabuni didamping Ketua Berius Kogoya, STh dan Wakil Ketua II Otho Pugumis. Hadir dalam sidang tersebut Bupati Ricky Ham Pagawak, SH., M.Si., dan Wakil Bupati Yonas Kenelak, S.Sos.

Bupati Ricky Ham Pagawak, SH., M.Si., dalam pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah mengatakan untuk belanja sebesar Rp 1.047.320.402.493 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 454.258.095.356 dan belanja langsung sebesar Rp. 593.062.307.137,-. Kemudian surplus/defisit tahun anggaran berkenaan sebesar Rp 63.864.823.799,-. Kemudian untuk pembiayaan netto sebesar Rp 63.864.823.799,- dan SILPA tahun berkenaan sebesar Rp 0,- 

Menurutnya, data-data keseluruhan mengenai rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 tersaji dan sudah berada di tangan 20 anggota dewan. Untuk dipelajari, dibahas dan untuk ditetapkan dalam suatu produk bersama yang akan digunakan dalam kurun waktu tahun 2019 ini. 

Diakuinya waktu yang saat ini dimiliki cukup terbatas. Namun dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki, serta ditambah dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, sebagai bupati dirinya yakin tahun APBD Perubahan 2019 ini dapat terealisasi dengan baik. 

Lanjutnya, adapun rancangan perubahan APBD ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut, pendapatan sebesar Rp 983.455.578.694. Belanja sebesar Rp 1.047.320.402.493  dan surplus Rp 63.864.823.799. Kemudian pembiayaan yakni penerimaan pembiayaan Rp 63.864.823.799, pengeluaran pembiayaan Rp 0. Pembiayaan netto Rp 63.864.823.799 dan SILPA tahun berkenaan Rp 0.

“Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.200.000.000. Dana perimbangan sebesar Rp 816.023.949.000 dan lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 165.231.629.694. 

Lebih jauh dijelaskannya mengenai rancangan APBD Perubahan Pemda Kabupaten Mamteng tahun 2019, dimana tidak terdapat penambahan dana dari pemerintah pusat. Baik DAU maupun DBH (Dana Bagi Hasil-red), sebagai akibat dampak dari kebijakan perekonomian nasional. 

Sedangkan dari pemerintah provinsi terdapat pengurangan dana otonomi khusus dan ditiadakannya dana prospek sebagai akibat adanya perubahan arah kebijakan pembangunan Pemprov Papua tahun 2019 ini. Yang memprioritaskan PON XX tahun 2020 serta pengalihan guru SLTA dari kabupaten ke Pemerintah Provinsi Papua. 

Dijelaskannya lagi perubahan tersebut dengan memperhatikan capaian target kinerja, program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan APBD sampai dengan bulan September 2019, serta perkiraan keadaan yang akan dihadapi dalam sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.

Selain itu juga ada beberapa kondisi yang mendasari Pemkab Mamteng untuk menyusun perubahan APBD 2019. Diantaranya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. 

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Selanjutnya, saldo anggaran yang lebih tahun anggaran 2018 yang harus digunakan dalam tahun anggaran 2019. 

Adanya pengurangan alokasi dana otsus Provinsi Papua bagi Kabupaten Mamberamo Tengah. Selain itu juga dana program – program pro rakyat dan provinsi seperti prospek tahun anggaran 2019 tidak dianggarkan/ditiadakan. 

Ketua DPRD Berius Kogoya mengatakan materi anggaran ini tidak keluar jauh dari apa yang sudah disampaikan dalam sidang DPRD. Dimana dalam waktu yang tidak terlalu lama pihaknya akan memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah terealisasi maupun yang akan dilakukan dalam APBD perubahan ini. 

“Secara garis besar memang tidak ada pos anggaran, barangkali lebih banyak melakukan pergeseran-pergeseran secara internal kedalam akibat beberapa kegiatan yang tidak seperi biasanya. Bahkan terjadi pemotongan-pemotongan seperti dana Otsus yang tidak seperti biasanya,”terangnya. 

Lanjutnya, DPRD sendiri memahami berhubung ada kegiatan besar di provinsi ini, sehingga dilakukan kebijakan oleh gubernur Provinsi Papua. 

“Dana APBD Perubahan Kabupaten Mamteng sekitar Rp 983 miliar lebih dan ini yang akan kita lihat kembali realiasasi dan pergeseran-pergeseran. Selanjutnya kalau memang ada yang belum jalan, kami akan memberikan catatan-catatan kritis bersifat untuk membangun kepada Tim TAPD yang bersama – sama kita bicarakan,”ujarnya. (Humas/reis/nat)