Categories: BERITA UTAMA

Pemkab Jayawijaya Bakal Lakukan Pembatasan Aktivitas

RAZIA GABUNGAN: Aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP saat menggelar razia pembatasan aktivitas masyarakat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tahun 2020 lalu. Kasus Covid-19 meningkat, Pemkab Jayawijaya akan kembali terapkan pembatasan aktivitas. ( FOTO: Denny/ Cepos)

WAMENA -Meningkatnya jumlah pasien Covid -19 di Kabupaten Jayawijaya membuat Pemkab Jayawijaya dalam waktu dekat ini akan merapatkan langkah yang bakal diambil selanjutnya.

Kemungkinan besar Pemkab Jayawijaya akan kembali menerapkan pembatasan waktu aktivitas masyarakat dan juga pembatasan penerbangan yang masuk ke Wamena.

Bupati Jayawijaya, John Richard Banua mengakui jika pihaknya akan kembali melakukan rapat dengan Forkopimda Jayawijaya untuk menentukan langkah yang akan diambil menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang kian memprihatinkan di Jayawijaya. Sehingga kemungkinan Kabupaten Jayawijaya akan menuju ke pembatasan waktu aktivitas masyarakat dan pembatasan aktivitas masuk lewat jalur darat dan Udara.

“Dengan banyaknya warga yang terpapar hingga mencapai 152 pasien dan kemungkinan masih bertambah, maka kemungkinan Jayawijaya akan kembali untuk menerapkan pembatasan waktu aktivitas masyarakat dan juga setiap jalur masuk baik darat dan udara,”ungkapnya Senin (15/2).

Menurut Bupati John Banua, kemungkinan Selasa (16/2) pihaknya akan mengundang Forkopimda Jayawijaya dan kepala Dinas Kesehatan serta tim gugus percepatan penanganan Covid-19. “Untuk akses udara dan darat kemungkinan akan dilakukan pembatasan. Kemungkinan Jayawijaya akan kembali melakukan pembatasan waktu aktivitas masyarakat kembali,” ujarnya.

“Kita akan putuskan dalam rapat bersama Forkopimda dan pihak terkait. Sebab dalam memutuskan hal ini, tidak bisa diputuskan oleh pemerintah daerah sendiri dalam hal ini bupati, harus melibatkan semua. Karena masalah penanganan Covid -19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” sambungnya.

Khusus untuk jalur darat, pihaknya akan kembali lagi melakukan koordinasi dengan Pemkab Yalimo. Karena wilayah jalan darat ini merupakan wilayah mereka, sehingga diharapkan pemerintah disana bisa mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembatasan bagi warga yang melewati jalan darat.

“Kalau bandara Wamena bisa kita lakukan pengawasan. Sementara jalan darat ini agak sulit, sehingga perlu untuk kita lakukan koordinasi dengan Kabupaten Yalimo yang mempunyai wilayah tersebut,” tutupnya. (jo/nat) 

newsportal

Recent Posts

Komisi IV Sayangkan Aset Terbuang Percuma

Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…

2 hours ago

Akui Peredaran Narkoba Masih Tinggi

Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…

3 hours ago

Marak Penipuan Loker Catut Nama Freeport

​Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…

4 hours ago

141 WNI Jalani Proses Hukum di Papua Nugini

Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…

5 hours ago

Vaksin Campak Dipastikan Tersedia, Papua Selatan Siapkan Imunisasi Massal Tangani KLB

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…

6 hours ago

Kejagung Beberkan 12 Kasus Besar

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…

7 hours ago