Categories: BERITA UTAMA

Kematian Guru di Yahukimo Bukti Kegagalan Pemda

Komnas HAM menyebut, Yahukimo, Nduga dan Pegunungan Bintang merupakan wilayah yang rawan terhadap pekerja kemanusiaan. Oleh sebab itu, sepanjang tidak ada jaminan dari pemerintah setempat. Sebaiknya seluruh pekerja kemanusiaam ditarik, atau mereka meninggalkan daerah rawan tersebut.

”Kami menyerukan kepada pekerja kemanusiaan, para guru dan tenaga medis untuk meningalkan daerah rawan tersebut sepanjang pemerintah daerah tidak memberikan jaminan keselamatan kepada pekerja kemanusiaan,” serunya. Menurut Frits, ancaman yang dialami para tenaga pengajar maupun tenaga kesehatan di daerah rawan di Papua menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah.

”Kejahatan yang menyasar guru adalah bukti kegagalan pemerintah daerah dalam memberi jaminan keselamatan terhadap seluruh pekerja kemanusiaan di wilayahnya. Karena itu, atas dasar prinsip kemanusiaan. Komnas HAM akan bersurat kepada Presiden Prabowo tentang kelalaian pemerintah daerah dalam memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada para pekerja kemanusiaan di tanah Papua,” tegasnya.

Sementara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua ikut angkat bicara. Kepada Cenderawasih Pos Ketua PGRI Papua Dr. Elia Waromi., M.Pd menegaskan bahwa insiden itu mencerminkan ancaman serius sektor pendidikan di Papua terutama di daerah pedalaman.

Sebagai ketua PGRI Elia tak lupa menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Almarhumah yang meninggal dunia akibat serangan orang tak dikenal (OTK) saat sedang melaksanakan tugas mulia di pedalaman Papua atau daerah rawan konflik. Sebutnya, kejadian ini kembali menorehkan luka bagi dunia pendidikan di Tanah Papua. Sebagai wadah perjuangan guru, PGRI Provinsi Papua menyatakan bahwa pihaknya mengutuk keras atas kejadian tersebut.

“Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap guru dan tenaga kependidikan di mana pun, terlebih terhadap mereka yang sedang mengabdi dengan tulus di wilayah pedalaman dan daerah rawan konflik,” ucap Elia dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (13/10).

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara IlegalKNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

17 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

18 hours ago

Papua Dibagi Tiga Zona Pembangunan

“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun…

19 hours ago

Otsus Papua Terjebak Kepentingan Elit, Gagal Sejahterakan OAP

Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli…

20 hours ago

Perempuan dan Anak Paling Rentan Jadi Korban Konflik

Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari…

21 hours ago

Marak Aksi Demo, Wali Kota Gandeng Tokoh Masyarakat dan Adat

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mengimbau…

22 hours ago