

Dr. Yunus Wonda, SH., MH( FOTO: Gamel/Cepos)
Yunus Wonda : Rakyat Jangan Dijadikan Korban
JAYAPURA-Adanya seruan dari Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang dipimpin Forkorus Yaboisembut untuk mengibarkan Bintang Kejora pada 19 Oktober mendatang mendapat tanggapan tegas Wakil Ketua I DPR Papua, Dr. Yunus Wonda, SH., MH. Ia berpendapat kurang tepat jika mengajak masyarakat untuk mengibarkan bintang kejora yang kemudian nantinya akan berhadapan dengan aparat keamanan.
Ia lantas meminta masyarakat tidak melakukan aktifitas tersebut karena hanya akan menimbulkan persoalan baru. Selain itu setelah pengibaran esokn ya tidak membuat Papua merdeka. “Adanya seruan untuk mengibarkan Bintang Kejora pada 19 Oktober sebagai hari lahirnya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) saya pikir ini kurang bagus. Saya minta masyarakat tidak terpancing, tidak terhasut untuk mengibarkan tanggal 19. Sebab tak ada jaminan setelah tanggal 19 besoknya Papua akan merdeka,” ucap Yunus kepada Cenderawasih Pos di Entrop, Rabu (14/10).
Yang akan terjadi justru orang Papua akan menjadi korban, berbenturan dengan TNI Polri dan kembali mengucurkan darah dan air mata. Karenanya ia kembali meminta masyarakat tidak terpancing dan tetap melakukan aktifitas seperti biasa.
“Kita kibarkan hari ini tidak membuat esoknya Papua merdeka, rakyat jangan dijadikan korban hanya karena bintang kejora. Sudah cukup akibat bendera ini banyak janda, duda dan anak yatim piatu. Kalau panitia mau lakukan ya silahkan lakukan di tempatnya tapi jangan mengajak masyarakat karena kalau ada apa – apa masyarakat sendiri yang akan jadi korban,” imbuhnya.
Sebelumnya Forkorus Yaboisembut melalui Kepala Polisi NFRPB, Elias Ayakeding menyerukan untuk masyarakat di Papua mengibarkan Bintang Kejora di rumah masing – masing untuk merespon terbentuknya terbentuknya negara baru lewat Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober 2011 lalu di Lapangan Zakeus, Padang Bulan. Momentum itu dianggap sebagai moment lahirnya negara federal secara sah dan memiliki sistem serta terstruktur. Pengibaran ini dilakukan dalam bentuk ibadah sebagai ucap syukur usia perjuangan tersebut. (ade/nat)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…