Sambungnya, pemerintah daerah akan mengarahkan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait. Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Fakhiri menyebut kondisi tersebut berdampak secara nasional, namun kebutuhan pembangunan di Papua tetap menjadi perhatian utama.
“Kami memahami adanya kebijakan efisiensi, tetapi pembangunan di Papua tetap harus berjalan,” ujarnya.
Dengan peningkatan dana Otsus pihaknya berharap pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di berbagai sektor.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang akan menaikkan dana Otsus di Papua dari Rp10 triliun menjadi Rp12,69 triliun pada 2026. Hal ini disampaikannya di sela-sela rapat seluruh kepala daerah Papua di Istana Kepresidenan pada tahun 2025 lalu. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Bila banjir di tempat lain, bisa langsung surut seiring dengan berhentinya curah hujan dari langit,…
Gubernur Apolo datang bersama Kepala Balai Binamarga Merauke, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Jalan dan Jembatan…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam menjaga dan melestarikan dusun…
Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah resmi menerbitkan Surat Perintah (Sprint) Pengawasan guna mengawal rantai pasok…
Ia menambahkan kemistri tim baru terlihat pada paruh kedua kompetisi. Wilson juga menyoroti kebijakan transfer…
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Penyediaan Data Orang Asli Papua Guna Mendukung Implementasi Undang-Undang (UU)…