

Ketua Tim Forum Peduli DPRK Papua, Daniel Toto, bersama anggota, saat menyerahkan hasil audiens dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Johanes Babtis Jaka Rusmanta di Kantor Ombudsman Papua di Kota Jayapura, Senin (13/1).
JAYAPURA-Forum Peduli DPR Kursi Pengangkatan Papua mendesak Tim Seleksi (Timsel) segera membatalkan proses seleksi pasalnya proses yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana hasil seleski administrasi yang diumumkan, Senin (13/1) kemarin banyak nama yang lolos tanpa melalui prosedur yang berlaku.
Bahkan paling banyak dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, ada peserta yang gugur pada seleksi awal, namun tiba-tiba muncul pada hasil hasil seleksi adminitrasi. Atas temuan itu mereka mengajukan laporan di Polda Papua dan Ombudsman. Laporan tersebut terkait dugaan mal administrasi yang dilakukan oleh Timsel DPRK Papua.
“Kita ada 8 kabupaten 1 kota, semuanya kita temukan bermasalah, ada nama yang sudah gugur di tahap pendaftaran, namun tiba tiba lolos seleksi administrasi,” ujar Ketua Tim Forum Peduli DPRK Papua, Daniel Toto, usai Audiens dengan Ombudsman Wilayah Papua, di Kota Jayapura, Senin (13/1).
Selain masalah hasil seleksi, juga masalah lain, dalam hal ini peserta yang terlibat dalam proses seleksi DPRK Papua, forum peduli ini menemukan banyak kejanggalan sehingga nama yang lulus seleksi diduga adanya titipan pribadi maupun golongan.
“Kami harap Ombudsman bisa menelaah hasil audiens kami dan kami juga akan buat laporan resmi, untuk ditindak lanjuti karena kami menemukan banyak kenjanggalan dalam proses seleksi DPRK Papua,” tuturnya.
Tidak hanya Ketua Dewan Wilayah Adat Tabi-Saireri itu menegaskan selain melapor di Ombudsman mereka juga akan tindak lanjut temuan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan harapan Kemendagri bisa membatalkan proses seleksi DPRK Papua dan membentuk pansel baru.
“Kami minta kemendagri bubarkan Pansel DPRK Papua, karena mereka tidak berkerja sesuai aturan,” tegasnya.
Page: 1 2
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung…
Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan…
Beberapa poin yang dipersoalkan oleh pelapor terdiri atas proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023…
Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…
Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…