Minta Dikritik, Komnas HAM Terima Sembilan Catatan Khusus dari ALDP

JAYAPURA – Peran aktif Komisi Nasional, (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI perwakilan Papua dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Papua hingga kini masih terus menghadapi banyak tantangan. Sinergi internal untuk meningkatkan kinerja lembaga agar kepercayaan publik akhirnya dilakukan. Ini untuk mendapatkan gambaran atau masukan pada kerja kerja komnas ke depan.

Kepala kantor Komnas HAM Provinsi Papua, Frits Ramandey mengatakan sebagai bagian dari rangkaian hari HAM ke -76 tahun pihaknya melakukan evaluasi dengan melibatkan pihak eksternal.

Menurutnya pentingnya mengundang pihak eksternal dalam mengevaluasi kinerja dari Komnas HAM agar mengetahui sejauh mana Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya serta memberikan penilaian yang kritis dan objektif yang menjadi harapan Masyarakat Papua terhadap keberadaan Komnas HAM.

“Oleh karena itu kami mengundang Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) dan Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua untuk memberikan penilaian yang kritis terhadap kinerja Komnas HAM wilayah Papua,” jelas Frits, Kamis (12/12).

Adapun alasan pihaknya mengundang dua lembaga tersebut karena memiliki reputasi yang jelas juga memiliki konsen dan mitra dengan Komnas HAM.

Karena itu kata Frits Komnas HAM berbenah diri dalam menangani isu-isu kekerasan HAM di enam Provinsi di tanah Papua dengan tingkat kerawanan tinggi. Tak hanya itu, Komnas HAM akan melakukan evaluasi internal terhadap hubungan pimpinan dengan staf serta unit dengan unit untuk meningkatkan kinerja serta membuat SOP dan perorangan-program baru pada tahun (2025) yang akan datang.