“Program prioritas kami adalah bagaimana meminimalisir kasus-kasus yang terjadi bernuansa HAM berat. Serta bagaimana upaya dan mekanisme terhadap stackolder yang ada di Papua TNI-Polri, pihak swasta untuk membangun dialog, dan juga bagaimana melakukan dialog terhadap kelompok sipil bersenjata supaya upaya dialog kemanusiaan dapat berjalan lancar,” jelasnya.
Diketahui kata Frits dalam kegiatan evaluasi tersebut Komnas HAM mendapatkan catatan besar dari ALDP diantaranya; Pertama, Komnas HAM punya peran penting dan signifikan di papua. Kedua, Data kekerasan per daerah-daerah. Ketiga, mekanisme pengaduan. Keempat, klasifikasi peristiwa kekerasan HAM. Kelima, respon terhadap kasus kasus ekosob. Keenam, perlu dukungan dan komunikasi dengan pemda-pemda. Tujuh, isu pilkada di Papua. Delapan, mandat Komnas HAM Papua diperjelas. Sembilan, perbanyak kunjungan ke daerah dan sosialisasi mandat.
“Yang lebih menukik adalah ALDP mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap Komnas HAM dan ini menjadi tanggungjawab mobil bagi kami untuk menjadi bahan evaluasi,” tutup Frits. (kar/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Bupati menjelaskan, jumlah tersebut terdiri dari 23 SMA dengan jumlah peserta ujian 2.988 orang dan…
‘’Kita sudah menyurat ke Kementrian PAN RB untuk adanya formasi khusus guru di Kabupaten Merauke,’’…
Sengketa lahan SD Negeri Dunlop Sentani kembali memanas. Pemilik hak ulayat menuntut Pemerintah Kabupaten Jayapura…
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DP2KP) Kabupaten Jayapura, Fredy Wally, mengungkapkan bahwa persoalan…
Aksi kekerasan menimpa seorang pemilik kios berinisial YSE (35) di Jalan Poros SP 5, Distrik…
Aset gedung yang dikembalikan tersebut berupa Gedung Negara yang digunakan sebagai Kantor Gubernur Papua Selatan…