Dana Otsus Berkurang, Kok Belanja Pegawai Malah Membangkak
Porsi belanja pegawai terhadap total belanja APBD mencapai 45,49 persen, jauh di atas batas ideal maksimal 30 persen sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2025. Fraksi kembali menuntut pemerintah menyelesaikan persoalan pegawai yang sudah tidak bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, tetapi masih menerima gaji dan tunjangan.
“Jika tidak dibenahi, kondisi ini terus membebani APBD dan menggerus anggaran pembangunan serta layanan publik,” tegasnya.
Fraksi Keadilan Pembangunan juga mempertanyakan dasar perhitungan penerimaan pembiayaan (SILPA) dalam Raperdasi APBD 2026 sebesar Rp 249,1 miliar, yang dinilai melonjak signifikan dibanding SILPA tahun 2025 yang hanya Rp 195,4 miliar. Fraksi meminta Gubernur menjelaskan apakah SILPA tersebut benar-benar berasal dari efisiensi anggaran atau masih terdapat beban pembiayaan yang harus ditutup. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Recent Posts
Total 527 Pasien yang Diduga Alami Keracunan MBG
dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes., mengatakan data tersebut mencakup warga yang mendapat pelayanan kesehatan, baik…
Butuh Tiga Tahun Lebih, Ribuan Artefak dan Rekaman Budaya Papua Akhirnya “Pulang”
Ribuan objek yang berhasil dipulangkan mencakup, sekitar 1.000 unit artefak kehidupan sehari-hari dan ritual,…
Hentikan dulu Program MBG di Papua
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, tenaga kesehatan, TNI-Polri, serta masyarakat yang bergerak menangani…
Tolak Eksekusi Lahan, Warga Blokade Ruas Jalan Cenderawasih Mimika
Aksi pembakaran ban dan penutupan jalan dengan batang kayu ini dilakukan sebagai bentuk protes keras…
Bukan Berasal dari Menu Makanan, Melainkan Air yang Terkontaminasi Bakteri E. coli
Rama mengatakan BGN akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG menyusul dua kejadian dugaan keracunan…
Pemprov Papua Selatan dan Kementrans Bahas Penyelesaian Masalah Tanah
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan…