Kehadiran 2000 Prajurit TNI Dikhawatirkan Picu Konflik Baru

Sebab, berburu dan meramu adalah mata pencaharian secara tradisional masyarakat adat Marind yang telah digunakan sejak nenek moyang yang masih terus diwariskan sampai saat ini. LBH Papua, selaku kuasa hukum marga Kwipalo, Gebze Moiwend mendesak presiden segera batalkan PSN pangan demi melindungi masyarakat adat setempat dari ancaman konflik horizontal dan dugaan pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan genosida.

Juga meminta Menteri HAM cabut kebijakan pelibatan TNI dalam PSN di Papua yang bakal melahirkan konflik dan dugaan pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan genosida terhadap masyarakat adat Marind.

“Komnas HAM segera bentuk tim investigasi dan tinjau lokasi di Merauke demi melindungi masyarakat adat setempat dari ancaman dugaan pelanggaran kejahatan genosida,” tegasnya.

LBH juga meminta Pj Gubernur Papua Selatan wajib melindungi masyarakat adat dari ancaman dugaan tindakan kejahatan genosida akibat pengembangan PSN pangan di Merauke. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos