Memaksakan Siswa Naik Kelas Bisa Jadi Bumerang Dikemudian Hari

​PGRI Papua merasa perlu meluruskan anggapan keliru yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa dalam kerangka kurikulum saat ini tidak ada lagi siswa yang bisa ditahan kelasnya. Meskipun kata ketua PGRI Kurikulum Merdeka mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan fleksibilitas capaian pembelajaran, hal tersebut tidak berarti menghapuskan kriteria ketuntasan dan kriteria kenaikan kelas.

Namun setiap kelompok satuan pendidikan tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan kriteria kenaikan kelas yang terukur berdasarkan standar nasional, karakteristik peserta didik, serta kondisi riil sekolah masing-masing. ​”Anggapan bahwa tidak ada lagi siswa yang dapat dinyatakan tidak naik kelas perlu diluruskan. Keputusan kenaikan kelas harus mengikuti ketentuan yang berlaku, hasil asesmen, dan evaluasi yang menyeluruh. Ketuntasan belajar tidak hanya diukur melalui angka, tetapi juga melalui perkembangan kemampuan siswa,” tegas Elia.

​Namun demikian, Elia mengingatkan agar rasa malas atau rendahnya motivasi belajar siswa tidak serta-merta dijadikan satu-satunya alasan tunggal untuk langsung menahan kenaikan kelas siswa. Sebelum keputusan berat tersebut diambil, pihak sekolah wajib memastikan bahwa siswa yang bersangkutan telah memperoleh haknya secara adil.

Penanganan terhadap siswa yang sering absen juga harus ditelusuri secara mendalam untuk mengetahui akar penyebab utamanya, apakah karena faktor kendala ekonomi keluarga, masalah kesehatan, lingkungan sosial, atau kesulitan belajar tertentu. ​

“Rendahnya motivasi belajar tidak boleh menjadi satu-satunya alasan untuk menahan kenaikan kelas. Sekolah perlu memastikan siswa telah memperoleh pendampingan, pembinaan, dan kesempatan memperbaiki hasil belajar sesuai kebutuhan. Sekolah juga perlu menelusuri penyebab siswa kurang berupaya belajar atau sering absen, termasuk persoalan keluarga, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan kesulitan belajar,” jelasnya menerangkan.