Nasib Tim PON Papua Tergantung Pergeseran Anggaran

JAYAPURA – H-50 jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke -21 yang akan diselenggarakan di Acen dan Sumatera Utara pada September 2024 mendatang, namun hingga kini belum ada kejelasan soal anggaran untuk Tim Papua untuk berangkat mengikuti even olahraga tingkat nasional ini.

  Untuk itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, berharap pemerintah daerah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) segera menyampaikan nilai hasil pergeseran anggaran.

  “Soal pergeseran anggaran, saya sudah koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini  Menteri Dalam Negeri bahwa itu bisa dilakukan segera,” kata Jhon Banua kepada wartawan, Kamis (11/7).

  “Pergeseran itu segera dilakukan selanjutnya melakukan pembayaran kepada pihak KONI agar bisa mengikuti PON,” sambungnya.

  Lanjut John, dan kalau pun anggarannya tidak mencukupi. Maka Pemprov harus mengundang Koni dan menyampaikannya secara langsung. “Jika memang uangnya tidak cukup, harusnya mengundang KONI untuk diskusi dan menyampaikan angkanya sekian, sehingga bisa diketahui atlet mana saja yang mau dibawa ke PON,” ucapnya.

   DPR Papua sendiri, kata Jhon, mendukung PON bisa dilaksanakan dan Papua bisa ikut berpartisipasi dalam PON. “Soal pembiayaan, kami DPR Papua sudah dapat surat edaran Mendagri yang kedua, setelah sebelumnya juga mendapat surat edaran yang pertama,” kata Jhon.

   “Dalam surat edaran yang kedua, telah tegas menyebutkan silahkan kalau ada pemerintah daerah yang belum menyiapkan anggarannya maka bisa dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran, menggunakan perubahan Pergub mendahului pengesahan APBD,” sambung Jhon menjelaskan.

   Karena itu, lanjut Jhon, silahkan pihak TPAD dan KONI untuk membicarakan anggaran dengan melakukan pergeseran. “Prinsipnya kami DPR setuju untuk membiayai event PON, namun ini segera dilakukan karena PON sudah dekat. Harus pesan tempat tinggal, makan, transportasi dan peralatan  harus dikirim,” ucapnya.

  Jhon mengatakan bahwa soal teknis bukan urusan DPR Papua, melainkan urusan KONI. Namun pada prinsipnya DPRP setuju pembiayaan PON lewat pergeseran anggaran atau lewat Pergub yang ada dan itu diperbolehkan. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos