JAYAPURA – Lokasi dengan luasan sekitar 2,4 Hektar telah ditimbun menggunakan material karang dan ribuan pohon mangrove ditebang sejatinya ada banyak aspek yang akan berdampak. menimbulkan kerugian. Publik jangan melihat sesederhana bahwa ada lokasi yang ditimbun namun dibalik itu ada aspek lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata dampak dari penimbunan ini.
”Saya pikir masyarakat tidak bisa melihat sesederhana itu sebab hutan mangrove ini memiliki makna, memiliki nilai dan memiliki pesan yang sangat kuat bagi masyarakat di Engros – Tobati khususnya kaum perempuan. Ini menimbulkan banyak kerugian saya pikir,” kata Yehuda Hamokwarong, salah satu akademisi Uncen, Rabu (11/7).
Ia memaparkan bahwa jika melihat dari aspek kerusakan bio fisik pesisir terutama mangrove dikatakan mangrove ini sebagai buffer atau pelindung dari laut maupun dari daratan.
Jika sendimen dari darat itu semua tertahan di akar bakau. Sendimen, limbah dan zat pencemar ini diserap oleh akar bakau. Kedua adalah bakau ini rumah ikan. ”Jika saya melihat dari aspek masyarakat di kampung Engros dan Tobati lokasi hutan bakau ini menjadi rumah ikan atau artinya tempat ikan bertelur dan berkumpul dan menjadi tempat mencari bagi masyarakat khususnya perempuan,” tambah Yehuda.
Filsafat hidup orang Engros – Tobati khususnya perempuan bersumber dari hutan perempuan ini dan dilokasi inilah dilakukan transfer knowledge kodrat illahi perempuan atau norma – norma hukum berkaitan dengan perempuan kepada anak perempuannya. ”Itu sekolah perempuan jadi bukan sekedar hutan. Seluruh peradaban perempuan teluk tumbuh di hutan itu dan jika hutan itu musnah artinya bukan hanya merusak pelindung bencana alam tapi juga merusak kodrat illahi perempuan,” wantinya.
Ia meminta publik ikut membayangkan ketika manusia kehilangan prinsip dasar hidup perempuan, bagaimana laki – laki bisa hidup tanpa perempuan. ”Saya pikir instansi teknis, teman – teman di BBKSDA harus segera bertindak dan mengembalikan kembali fungsinya. Jika fungsi konservasi dicek lagi bagaimana fungsi pengawasan di lokasi konservasi. Lalu Pemkot tidak boleh diam sebab disitu ada masyarakatnya, asli Papua dan dari Port Numbay sehingga ia harus berbuat sesuatu,” tegas Yehuda.
Ia berharap hutan perempuan tetap dilindungi oleh pemerintah Kota Jayapura termasuk DPR nya jangan tinggal diam. ”Pemkot bisa membuat Perda sebab dari hutan ini membuat Petronela bisa meraih Kalpataru dan selain itu hutan ini menjadi kebanggaan bersama yang harus diwariskan, bukan dihancurkan. Pemerintah harus tegas disini,” tutupnya. (ade/wen)