“Kita tidak boleh hanya berfokus pada karbon semata. Hak-hak masyarakat adat, transparansi data, dan pembagian manfaat yang adil harus menjadi bagian penting dalam setiap program pengelolaan karbon,” katanya. Obet menambahkan masyarakat adat bukan sekadar bagian dari ekosistem, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan keberlanjutan lingkungan di Tanah Papua.
“Pengetahuan lokal dan sains harus saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Keberhasilan pengelolaan karbon di Papua sangat ditentukan oleh pengakuan terhadap hak masyarakat adat, kebutuhan bersama, dan manfaat yang berkeadilan,” ujarnya. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok, khususnya minyak goreng merek Minyakita dan beras,…
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Rudy Aibesa, S.K.M menyatakan kasus pembongkaran dan pengerusakan puskesmas…
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menjelaskan bahwa kegiatan nasional tersebut merupakan…
Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Dinas Pendidikan dan Perpustakaan terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya…
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, menghadiri acara kelulusan siswa Sekolah Jenius yang berlangsung di…
Haris menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah tentu mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Karena itu,…