“Kita tidak boleh hanya berfokus pada karbon semata. Hak-hak masyarakat adat, transparansi data, dan pembagian manfaat yang adil harus menjadi bagian penting dalam setiap program pengelolaan karbon,” katanya. Obet menambahkan masyarakat adat bukan sekadar bagian dari ekosistem, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan keberlanjutan lingkungan di Tanah Papua.
“Pengetahuan lokal dan sains harus saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Keberhasilan pengelolaan karbon di Papua sangat ditentukan oleh pengakuan terhadap hak masyarakat adat, kebutuhan bersama, dan manfaat yang berkeadilan,” ujarnya. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Abisai menegaskan, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten sesuai standar dan waktu yang…
Gubernur Papua, Matius Fakhiri mengatakan, pembentukan tim dilakukan untuk memastikan kejelasan status dan riwayat…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membentuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sebagai bagian dari upaya…
Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meresmikan 3 ruangan yang…
Kepala Dinas Kesehatan Lanny Jaya, Niel Yigibalom, SKM., M.Si., menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat bersama…
Wakil Gubernur Papua Pegununugan Dr. Ones Pahabol, SE, MM menyatakan tak bisa dipungkiri lagi jika…