“Kita tidak boleh hanya berfokus pada karbon semata. Hak-hak masyarakat adat, transparansi data, dan pembagian manfaat yang adil harus menjadi bagian penting dalam setiap program pengelolaan karbon,” katanya. Obet menambahkan masyarakat adat bukan sekadar bagian dari ekosistem, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan keberlanjutan lingkungan di Tanah Papua.
“Pengetahuan lokal dan sains harus saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Keberhasilan pengelolaan karbon di Papua sangat ditentukan oleh pengakuan terhadap hak masyarakat adat, kebutuhan bersama, dan manfaat yang berkeadilan,” ujarnya. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Menurut Abisai, ASN merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap pegawai dituntut untuk…
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Johanis Enos Awi,…
"Terkait dengan kondisi korban yang ditemukan dapat dikenali oleh pihak keluarga korban. Bukti fisik yang…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan pentingnya disiplin bagi para calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka…
Diduga jembatan yang menghungkan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori patah akibat dilintasi truk yang…
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Pegunungan Noak Tabo S.IP, M.KP…