Jika Mengiginkan Pilot Bebas, Pemerintah dan OPM Wajib Dibuatkan Kesepakatan

“Tim yang dimaksud juga diketahui oleh Pemerintah Indonesia, Selandia Baru, dan juga secara publik. Sehingga tim ini tidak dapat dihalagi oleh pihak yang bermasalah,” tegasnya.

Yang perlu diingat kata Thoe, langkah dan tahapan proses negosiasi pembebasan pilot seharusnya dimulai dari dalam negeri, bukan luar negeri. Sehingga proses yang diawali dalam negeri itulah yang nanti akan diikuti oleh masyarakat Internasional.

“Akan mengalami kesulitan jika kasus tersebut diminta diintervensi oleh PBB dan Masyarakat Internasional,” kata Theo.

Sebagai pembela HAM, Theo mengaku prihatin setelah melihat kondisi pilot yang fotonya sempat beredar beberapa waktu yang lalu. Dimana kondisi pilot sangat diperihatinkan dan kemungkinan ia sakit.

“Saya sarankan kepada adik Egianus Kogeya dan organisasi TPNPB, agar dapat mempertimbangkan dari sisi kemanusiannya. Sehingga ada langka-langka pembebasan pilot susi air dapat dilakukan secara kemanusiaan, berwibawa dan bermartabat. Tanpa mengorbankan masyarakat sipil atau pilot sendiri,” ujarnya.

Sebab menurut Theo, penghormatan terhadap hargat dan martabat manusia harus dijaga dan dihormati oleh setiap orang.

“Sebagai Pembela HAM, saya juga berharap TNI-Polri dan TPNPB-OPM bisa mengendalikan diri. Tidak melakukan kekerasan mengulang seperti tahun 2023, sehingga rasa kenyamanan hak hidup dan rasa bebas tanpa rasa takut perlu dijaga. Agar masyarakat tidak selalu diselimuti dengan rasa takut dan trauma,” pungkasnya. (fia/wen)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos