Bantah Adanya Uang Rp 5 M Untuk Bebaskan Pilot

JAYAPURA – Ketua Departemen Pemuda Kabupaten Nduga Gereja Kingmi Pdt Sipe membantah dengan tegas ada uang yang dikeluarkan sebesar Rp 5 M dengan tujuan untuk membebaskan pilot. Ia bahkan menyebut itu adalah berita Hoax atau bohong.

“Berita yang beredar di media sosial bahwa mengeluarkan uang Rp 5 M untuk ketemu Egianus kembalikan pilot adalah berita yang tidak benar,” tegas Sipe saat menghubungi Cenderawasih Pos, Sabtu (11/3).

Terlebih kata Pdt Sipe, tak ada foto yang membuktikan kebenaran dari pemberian uang Rp 5 M tersebut.

“Justru Pemda setempat menugaskan para camat camat untuk berada di kampungnya masing masing memberikan perlindungan kepada warganya,” terangnya.

Sebagaimana kata Pdt Sipe, sebelumnya Pemda Nduga melakukan rapat pembahasan dengan para Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Nduga pada 20 Februari lalu. Dalam rapat tersebut Sipe menyebut dihadiri oleh Bupati Nduga dan Anggota DPR setempat.

“Dalam rapat itu, camat camat diutus oleh Bupati untuk kembali ke daerahnya masing masing  melindungi dan menjaga masyarakatnya,” tegasnya.

Dikatakan Pdt Sipe, Bupati sudah intrusikan para Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Nduga tetap berada di tempat menjaga masyarakat. Hal ini mengantisipasi jangan sampai masyarakat mengunsi ke hutan.

“Pihak gereja saat ini terus melakukan doa bersama agar situasi Papua khusunya Kabupaten Nduga tetap aman sehingga masyarakat kami bisa hidup dengan baik,” ungkapnya.

Sebelumnya beredar di media sosial bahwa pasukan TPNPB OPM Kodap III Ndugama Darakma menahan Ketua Pemuda Kingmi bernama Tipe Kogoya dengan uang tunai Rp 5 M yang dibawah atas kerjasama Pemda Ndugama dan TNI-Polri sebagai imbalan untuk Egianus Kogoya  dapat melepaskan dandra.

Namun, hal ini gagal karena pasukan TPNPB OPM menyandera bukan untuk mencari uang tebusan melainkan penyanderahan murni politik Papua Merdeka yang harus dipertanggung jawabkan oleh pemerintah Indonesia dan negara negara Internasional yang saat ini sedang mencari makan dari semua kekayaan alam di bumi Papua.

Edaran rilis di media sosil juga tertulis sebagai penanggung jawab politik dari perang gerilya TPNPB OPM dengan taktik penyanderaan bahwa pemerintah jangan memakai cara cara yang tidak professional yaitu tawaran melalui tokoh tokoh gereja, adat, atau pemerintah lokal dan lainnya.

Namun, pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab dan berbicara cecara demokratis dengan OPM untuk menjawab semua tuntutan rakyat Papua termasuk pembebasan sandra asal New Zealand Kapten Pilot Fillep Mark. (fia)