Sembilan Kepala Daerah Diberi Catatan Oleh Gubernur

Dia menjelaskan pihaknya mengakui bahwa Monitoring Center for Prevention (MCsP) di Papua dan beberapa daerah lain memang masih berada pada kategori merah namun bukan hanya persoalan Papua, tapi juga terjadi di provinsi-provinsi lain.

“Sehingga peningkatan MCsP menjadi tugas bersama melakukan perbaikan terus-menerus karena hal tersebut merupakan instrumen penting yang dikawal langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya lagi .

Dia menambahkan upaya pencegahan ini penting agar ruang-ruang penyimpangan dan korupsi dapat ditutup rapat. “Saya juga minta agar sinergi antar semua pihak dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya lagi. Dia menjelaskan karena dalam pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik satu lembaga.

“Mulai dari rumah tangga, lingkungan pendidikan, hingga pemerintahan, semua harus terlibat,”katanya. Dia menambahkan oleh sebab itu pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan di Papua dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas dari korupsi.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Agus Fatoni membuka kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah periode triwulan II 2025 yang dihadiri bupati dan wali kota di wilayah Papua. (*/ANTARA)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos