Sementara Wakil Ketua II Benny Benyamin Mabel melihat jika MRPP sebagai dewan kultural yang memiliki 1 kewenangan itu yang akan dijalankan dalam rangka melindungi dan memenuhi hak -hak orang asli Papua di berbagai bidang.
“Tentu kita akan melihat regulasi yang disusun oleh pemerintah apakah menguntungkan orang Asli Papua atau tidak, disitu tugas kami untuk melakukan diskusi dengan pemerintah provinsi, kami akan berikan masukan pada pemerintah apabila kebijakan yang diambil tak berpihak pada OAP,”tegasnya.
Benny Mabel menilai langkah ini diambil agar hak-hak orang Asli Papua dalam Otsus II ini bisa terpenuhi semua, sehingga apabila Otsus ini berakhir tidak ada lagi OAP yang mengatakan kalau otsus ini gagal, tapi sejak awal provinsi ini berdiri pihaknya akan terus dan bekerjasama dengan pemerintah.
“Saya secara pribadi dan sudah bersepakat dengan anggota yang lain dalam Bimtek kemarin sudah berbicara bagian itu provinsi ini harus lebih baik dari DOB yang lain, kami tidak mau lagi gunung ini begini dan begitu kami ingin yang terbaik,” tutup mantan wartawan Jubi. (jo/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pelarangan pemutaran film Pesta Babi di sejumlah daerah dan lingkungan kampus menuai kritik dari kalangan…
Timika dipilih menjadi tuan rumah, menggeser dominasi ibu kota provinsi berkat kelengkapan fasilitas publiknya. Ajang…
ndoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway…
Plt Kepala Dinas Kominfo Jayawijaya Imanuel Medlama, S.STP, M.Si menyatakan pemanfaatan hak tayang layanan Informasi…
Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci agar kabupaten yang lebih maju dapat menopang daerah yang masih…
Pungutan terhadap tarif sampah yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp 30.000 per bulan,…