Categories: BERITA UTAMA

Kejati Ditantang Segera Ungkap Dugaan Korupsi Dana PON XX

JAYAPURA – Direktur Papua Anticorruption Investigation, menantang Kejaksaan Tinggi Papua, segera mengungkap para pejabat yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana PON XX, yang digelar di Papua pada 2021 silam itu.

Tantangan tersebut tak terlepas dari penyampaian Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono, yang menyebut bahwa pihaknya sudah memeriksa 30 lebih saksi dari kasus korupsi dana PON XX Papua 21, nanti pengumuman resminya disampaikan Januari 2024.

Ada pun nominal angka dari kasus PON XX Papua 2021, yang akan ditangani sekitar Rp 6 T hingga Rp 8 T dengan melibatkan tokoh tokoh penting di Papua.

“Menurut saya, ini adalah kasus korupsi paling besar yang terjadi di Papua. Tetapi jika kita membaca nilai kerugian negara yang mencapai 6 T hingga 8 T. Artinya, Kejaksaan Tinggi belum memiliki data yang valid, jangan sampai sebatas melempar isu ini ke publik namun kemudian penanganannya berjalan ditempat,” terang Direktur Papua Anticorruption Investigation, Anthon Raharusun, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (10/1).

Menurutnya, jika Kejati Papua bisa membongkar kasus ini. Bisa dikatakan sebagai prestasi yang luar biasa, sebab baru pertama kali terjadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Papua dengan nilai yang sangat fantastis.

“Tetapi dibalik nilai fantastis tersebut, kami meragukan tentang dugaan dugaan yang disampaikan Kejati Papua. Sebab, jika benar sudah ada bukti yang kuat dari hasil penyelidikan dan penyidikan, lalu kemudian akan menentukan tersangkanya. Maka tidak  bisa lagi kita menduga duga dengan angka 6 T sampai 8 T,” bebernya.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

Operasi Batal Gara-gara Air Tak Ngalir

Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dr Jan Frits Siauta, SpB subsp (K), Finacs mengungkapkan, sejak…

13 hours ago

Target Lansia, Pelaku Raup Puluhan Juta dan Belasan Gram Emas

Menurut Kapolsek, modus yang digunakan pelaku adalah dengan membujuk korban menggunakan iming-iming nomor togel yang…

14 hours ago

Bakal Provinsi Papua Utara Harus Jauh dari “Proyek Elit”

Menurut BTM, pembentukan Papua Utara bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan langkah strategis untuk memperpendek rentang…

15 hours ago

Alokasi Anggaran Tak Sebanding Kebutuhan Riil, Keselamatan Pasien Terancam

Bagi pasien yang tubuhnya kian rapuh akibat terapi, menaiki tangga karena lift rusak bukan sekadar…

16 hours ago

Koordinasi Dapur MBG Belum Optimal

Dikatakan, pihaknya memiliki tugas pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Namun, koordinasi dengan pengelola…

17 hours ago

Kebijakan Nasional Harus Selaras Budaya di Papua

Hal ini dinilai krusial agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara optimal…

18 hours ago