Pemerintah Pusat Disebut Terlibat Dalam Pelanggaran HAM

“Pada Hari HAM Sedunia ini, kami menegaskan, tidak akan ada keadilan, keamanan, atau martabat selama struktur kolonial dipertahankan. Dunia tidak boleh lagi diam ketika sebuah bangsa dihancurkan melalui kekerasan, perampasan tanah, dan pembunuhan budaya,” pungkasnya. KNPB juga menyinggung soal referendum untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua.

Pernyataan referendum ini disampaikan kordinator lapangan (Korlap) Enes Dapla. Dari pantauan Cenderawasih Pos masa aksi dari KNPB mulai memadati persimpangan Tugu Pendidikan Abepura sekira pukul 09.30 WIT. Arus lalulintas di sekitar lokasi aksi sempat terganggu, namun cepat diatasi oleh aparat keamanan. Disatu sisi, tak sedikit anak kecil ikut terlibat dalam aksi tersebut.

Beberapa spanduk dan poster di bawah masa aksi bertulis; ‘Rip Demokrasi Indonesia’, ‘Demokrasi adalah topeng kolonial, hukum adalah senjata kolonial, kolonial adalah koruptor, pelanggaran HAM di Papua’, ‘Indonesia bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat selama 64 tahun di Papua’, dan ‘Buka Suara Hantu Jahat Mencuri Emas’.

“Kami melakukan aksi ini dalam rangka memperingati hari HAM sedunia. Hari ini adalah hari kesakralan bagi kemanusiaan, terutama kami yang ada di Papua,” kata Etnes Dapla. Dikatakan hingga kini negara belum mampu menyelesaikan satu pun kasus kekerasan besar di Papua diantaranya Abepura Berdarah, Wamena Berdarah, Biak Berdarah, Paniai Berdarah, Nduga Berdarah, Yahukimo Berdarah, Intan Jaya Berdarah dan berbagai tragedi lainnya.

Ditempat yang sama orator lain juga menuntut negara membuka akses penuh bagi lembaga-lembaga independen, termasuk Komnas HAM, LSM kemanusiaan, media nasional maupun internasional, agar dapat melakukan pemantauan objektif terhadap situasi HAM di Papua.