Nama Penyidik Kejati Papua Dicatut untuk Ancam OPD
Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Valery Dedy Sawaki dan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse. (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Penyidik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, kembali dicatut namanya oleh orang tak dikenal (OTK). Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Valery Dedy Sawaki menyampaikan pencatutan ini berupa permintaan sejumlah uang ke para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua maupun Kabupaten Jayapura dengan mengatasnamakan Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua.
“Mereka mencatut nama penyidik Kejati Papua lalu menghubungi dan mengancam beberapa Kepala OPD di lingkup Pemprov Papua, maupun Kabupaten Jayapura. Kemudian meminta sejumlah uang dengan menjanjikan sesuatu, yang menghambat penanganan kasus korupsi di tanah Papua yang sedang kami tangani,” terangnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (9/7).
Sambungnya, pencatutan nama Penyidik Kejati Papua berupa permintaan uang dalam rangka menyelesaikan perkara kasus korupsi agar tidak sampai di pengadilan. Pihaknya pun sedang mencari pelaku pencatutan nama.
“Pencatutan ini lantaran Kejati Papua sedang gencar mengungkap perkara korupsi, sehingga mereka memanfaatkan momen tersebut untuk mencari keuntungan pribadi,” ungkapnya.
Page: 1 2
Recent Posts
Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Sanksi Jangan Berhenti di Administratif
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
TNI Tak Gentar Ancaman OPM
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…