Thaha pun menilai proses pelantikan MRP kali ini dianggap tergesa-gesa, bahkan dia menduga ada kepentingan politik dibalik pelantikan MRP kali ini.
“Ada apa kok, macam terburu buru begitu, padahal banyak waktu selama ini untuk menjaring anggota MRP, sehingga tidak kemudian menjadi permsalahan seperti ini, jangan-jangan ada tujuan lain di balik ini,” beber Thaha.
Pihaknyapun mengaku menyesal, lantaran selama ini MMP Papua sangat membangga banggakan Wamendagri Jhon Wempi Wetipo, bahkan mengharapkan keberadaan mantan Bupati Jayawijaya itu sebagai Wamendagri mampu mengurai benang kusut yang terjadi di Papua.
Tapi sayangnya langkah yang dilakukan oleh negara melalaui Mendagri dan Wamendagri kata Thaha, sangat merenggut hak hak orang islam di Tanah Papua.
“Kami sangat menyesal, kami minta negara bertanggungjawab atas putusan pelantikan MRP kali ini, karena apa yang dilalukan oleh Mendagri akan memperkeruh suasana yang terjadi selama ini,” tegasnya.
Oleh sebabnya, menyikapi perosalan yang ada MMP Papua akan melakukan upaya hukum dan upaya politik terhadap persoalan ini.
“Kami tidak akan tinggal diam, kami harus berjuang atas persoalan ini karena kami rakyat jelata sangat tidak dianggap di Papua,” tuturnya.
Sementara itu Marthen Luther Sesa, Selaku Sekjen MMP menyampaikan menyikapi pelantikan anggota MRP oleh Wamendagri Selasa (7/11) kemarin di Kantor Gubernur, pihaknya akan melakukan upaya hukum dengan menggugat keputusan Kemendagri, tapi juga akan menyurat secara resmi kepada Wakil Presiden kemudian Menkopolhukam termasuk Mendagri.
“Besok (Kamis red) kami akan kumpul pengacara dari unsur Islam untuk gugat Mendagri,” tegasnya. (rel/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Crosser kebanggaan Papua yang menorehkan prestasi gemilang dan kejuaraan nasional itu mengumpulkan poin sempurna dengan…
Lokasi wisata ini berada tidak jauh dari kawasan wisata Tobuso dan mulai dikenal luas sejak…
Pemerintah Kabupaten Jayapura akan melakukan kajian terhadap jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan beban kerja…
Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku, menegaskan malaria masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Jayapura…
"Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan vanili kualitas super asal PNG sebanyak tujuh koli dengan total…
Kelompok masyarakat asal wilayah pegunungan kembali mengajukan tuntutan ganti rugi atau denda adat menyusul tewasnya…