Categories: BERITA UTAMA

Satu Tahun DOB, Daerah Menunjukkan Progres yang Baik

JAYAPURA – Sejak diresmikan pada tahun 2022 lalu, perkembangan keberadaan empat provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya menunjukan progres yang baik.

Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mendampingi Presiden Jokowi dalam membuka Papua Street Carnival di Kota Jayapura, Jumat (7/7) lalu.

“Untuk perkembangan DOB baik. Dimana ASN sudah masuk ratusan orang, bahkan ada juga yang lebih dari 1.000 ASN,” ucap Tito kepada wartawan.

Selain itu lanjut mantan Kapolda Papua ini, pihaknya sudah membagi anggaran ke masing-masing DOB, rata-rata mendapat Rp 2 triliun lebih.

Tito juga mengatakan bahwa, untuk posisi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pejabat struktural sudah mulai terisi.

“Tadi malam (Kamis-red) para Pj Gubernur di wilayah DOB sudah dikumpulkan sama Presiden Jokowi. Mereka ditanya soal apa saja yang menjadi problema di wilayah masing masing,” terangnya.

Disampaikan Tito, pada September 2023 mendatang. Sudah ada kejelasan soal aset tanah empat provinsi di wilayah DOB untuk pembangunan kantor gubernur.

“Nantinya akan menjadi tanggung jawab PUPR untuk membangun, paling lambat Oktober 2023,” kata Tito.

Tito tak memungkiri bahwa kehadiran empat DOB tentu berdampak signifikan bagi kekuatan anggaran di provinsi induk yang mengalami pengurangan.

“Kan anggarannya sudah dibagi-bagi ke empat DOB. Tapi tujuan pemekaran untuk memperpendek rentang kendali agar kesejahteraan rakyatnya merata,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk menyampaikan evaluasi kinerja sudah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

“Ada 12 poin yang diberikan dari kementrian kepada kami, dan ada yang sudah tuntas 100 persen. Namun ada juga yang sementara berjalan seperti aset,” terang Ribka yang menghadiri acara tersebut.

Lanjut Ribka, yang lain lain seperti manajemen ASN, penyiapan infrastruktur sementara dikerjakan. Sehingga, 12 poin yang diberikan tersebut hampir sudah dikerjakan. (fia/wen)

newsportal

Recent Posts

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

5 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

6 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

8 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

9 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

10 hours ago

BPKAD dan Bapperida Harus Evaluasi Ketat Serapan APBD 2026

Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan…

11 hours ago