Categories: BERITA UTAMA

Walikota Harus Orang Port  Mencuat

JAYAPURA – Hasil silaturahmi yang digelar Lembaga Masyarakat Adat (LMA) bersama sejumlah paguyuban di Kota Jayapura terungkap jika perlu sebuah pengakuan terhadap hak politik orang asli Papua khususnya Port Numbay pada Pilkada Kota Jayapura November nanti.

Untuk posisi walikota dikatakan perlu diproteksi dan diberikan penghargaan bagi pemilik negeri bahwa sosok yang menjabat nanti harusnya asli Port Numbay. Sedangkan untuk wakilnya lebih fleksibel.

“Kami pikir keberpihakan seperti ini baik juga dan penting. Pengakuan itu perlu diberikan kepada saudara – saudara kami yang memang asli Port Numbay,” kata Sekjen Forum Komunikasi Lintas Nusantara (FKLN), Junaedi Rahim di kediaman Ketua LMA Port Numbay di Tanah Hitam, Sabtu (6/4).

Dijelaskan bahwa yang nantinya memimpin Kota Jayapura perlu dicari sosok yang mampu merangkul semua kalangan serta  menyelesaikan  persoalan terlebih yang berkaitan dengan masalah horizontal. Untuk tahun ini Junaedi melihat ada sejumlah sosok putera Port Numbay yang akan maju dan ini perlu komitmen. Ada nama Abisai Rollo, Robert Awi, Musa Jouwe maupun Mukri Hamadi.

“Memang tidak ada regulasi yang mewajibkan harus orang Port Numbay tapi ini harus didorong bersama dan kami di FKLN insya Allah ingin melihat walikota adalah dari Port Numbay sedangkan wakilnya silahkan  diputuskan bersama,” imbuhnya.

“Kalau perlu para calon asal Port Numbay berkumpul dan membuat komitmen bersama,” tutupnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Demo Tolak MBG Serentak Disinyalir Terorganisir

Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak…

59 minutes ago

Kericuhan di Pelabuhan, KM Gunung Dempo Pilih Tunda Berlabuh

Saat kapal dalam perjalanan menuju  Jayapura, tiga penumpang ini diketahui merokok di dalam kapal, tepatnya…

2 hours ago

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

14 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

22 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

23 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

1 day ago